BogorPolitan – Leuwiliang.
Laporan M. Ilyas (Ipay),
Forum Perencanaan dan Percepatan Strategi Penataan Daerah Persiapan Otonomi (FORECAST) Kabupaten Bogor Barat, ngobrol bareng para aktivis milenial dan AMPB, dalam repleksi akhir tahun 2021, di Kantor persiapan ATR/BPN Bogor Barat, Eks Kantor Kecamatan Leuwiliang, Jum’at, 31/12/2021.
Topik hangat yang menjadi pembahasan diskusi yaitu realisasi Kantor ATR/BPN Bogor Barat, Solusi kemacetan yang hanya jadi wacana Pemerintah Kabupaten Bogor, serta menyoroti tentang program Satu Milyar Satu Desa (Samisade)
Dalam keterangannya, Direktur Eksekutif Forecast Ki Jalu menyampaikan. “Rekan-rekan pergerakan, para aktivis atau pemerhatiKabupaten Bogor, bukan hanya dari Barat, namun juga dari Selatan, bertempat di Kantor Ex Kecamatan Leuwiliang, yang sebenar lagi akan menjadi Kantor Badan Pertanahan Nasional Bogor Barat,” katanya.
Menurut Ki Jalu, Percepatan pembangunan dari realisasi Kantor ATR/BPN Bogor Barat, memiliki peran dalam mendongkrak ekonomi masyarakat secara umum, juga soal kemacetan dengan solusi jalur alternatif yang hanya jadi wacana.
“Kendala kemacetan yang selalu terjadi di wilayah Bogor Barat, sampai saat ini dari mulai jaman Sukarno Presidennya, sampai dengan Bapak Joko Widodo, belum mampu merealisasikan jalan ataupun pelebaran, ataupun jalan alternatif dari Jasinga ke Bogor,” urainya.
Ki Jalu beroandangan, Jalan Nasional yang saat ini di gunakan masih warisan Belanda pada masa Gubernur Jenderal Daendels.
“Jalan ini satu satunya akses ke Bogor Barat itu warisan dari kolonial Belanda Gubernur Jenderal Daendels, jadi kalau masyarakat kiblatnya ke Belanda wajar karena warisannya masih dipergunakan oleh masyarakat Bogor Barat,” tambahnya.
Sekelas presiden saja tidak mampu. Lanjut Ki Jalu, “apalagi sekelas Bupati, bagaimana mau mampu, 76 tahun sudah merdeka namun belum terlihat di Wilayah Bogor Barat terutama terkait jalan. Semoga suara saya bisa di dengar Bapak Presiden Joko Widodo, semoga beliau sehat selalu, karena beliau ini Presiden yang kerjanya nyata, aspirasi dari masyarakat Bogor Barat, yang diwakili oleh AMPB, Forecast, bisa sampai kepada penentu kebijakan,” tegasnya.
Ki Jalu optimistis dengan adanya kesungguhan semua pihak, akibat dari kristalisasi unek-unek yang lama terpendam, aspirasi Masyarakat Bogor Barat bisa di dengar oleh pemangku kebijakan.
“Semoga apa yang saya sampaikan ini sebagai aspirasi masyarakat Bogor Barat, yang dalam hal ini diwakili juga oleh AMPB, bersama Forecast bisa sampaikan kepada pemegang kebijakan yang khususnya di pusat, karena jalan ini adalah jalan milik nasional, yang punya kewenangan adalah PUPR pusat,” ucapnya serius.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Forecast Siswanto, sepakat apa yang disampaikan Ki Jalu tentang jalan Nasional itu sejak jaman Daendels.
“Itu pertama, kedua, aji mumpung para developer hanya numpang membuka jalur di zona zona jalur Bogor Barat itu, ketiganya adalah menjamurnya tempat wisata di Pamijahan, Gunung Bunder dan sebagainya, termasuk sabtu dan Minggu menambah kemacetan itu,” ujarnya.
Yang terakhir mohon maaf, Siswanto melanjutkan. “Tolong ini dicatat dan disampaikan, mau enggak mau kehadiran kampus ipb dramaga itu menjadi tulang punggung terjadinya tambahan kemacetan itu, pemerintah pusat harus ikut bertanggung jawab terhadap pemindahan Ipb ke Bogor Barat,” jelasnya.
Menurutnya, “terhadap jalan yang semakin macet itu tanpa campur tangan pemerintah pusat, cq presiden dan kementrian pupr niscaya tidak akan bisa mengatasi kemacetan di Bogor Barat ini,” tuturnya meyakini.
Sebagai Masyarakat Bogor Barat Ali Topan Vinaya (ATV) mengakui, betapa pesatnya perkembangan Bogor Barat, namun jika dibahas hanya Daerah Otonomi Baru (DOB) tanpa adanya penunjang infrastruktur akan ketinggalan.
“Percuma kita bicara tentang dob jika infrastruktur nya itu tidak bagus saat ini saya melihat hanya dobnya saja yang diwacanakan, infrastruktur itu harusnya idiutamakan, mulai dari jalan dan yang lainnya, adapun masalah perbup terkait truk tambang itu tidak efektif dan tidak akan menyelesaikan masalah, hanya bagian terkecil saja,” ungkap ATV.
.
Tentang adanya Jalan lingkar yang menjadi isu Pemerintah yang didorong Forecast, menurut ATV merupakan salah satu unsur penunjang DOB.
“Yang harus dibangun ya poros utara ataupun selatan yang bisa memecah kemacetan, jika ada jalan alternatif Galuga – Ranca Bungur itu bagus termasuk salah satu persiapan untuk dob itu,” singkatnya.
Masih di tempat yang sama, Aktivis Kabupaten Bogor, menyikapi Repleksi akhir tahun menyoroti tentang perusahan Antam.
“Menyikapi pada refleksi akhir tahun, bersama aktivis senior, para tokoh yang terkonsentrasi dalam otonomi daerah Bogor Barat, tentang perusahaan Antam yang hari ini tidak nampak jelas kemanfaatannya di Bogor Barat, tentunya ini harus jadi acuan pemda untuk menyikapi pembangunan yang ada di Bogor Barat,” jelasnya.
Kedua lanjutnya, “mengenai visi misi tiga tahun Bupati Ade Yasin dan Iwan Setiawan dengan Panca Karsa ini pun hanya sebatas design teoritis, bahkan konsep keadilan tidak nampak disana, mengenai pembangunan contohnya misalkan samisade ada yang diuntungkan tapi banyak yang dirugikan.
Konsep keadilan tidak ada disana, dana Satu Milyar Satu Desa kalah dengan ratusan miliar yang ada di Cibinong, jelas sebagai Central yang tidak harus diprioritaskan untuk pembangunan,” tambahnya.
Menurut Askur, Konsep Panca Karsa Bogor Membangun guna meningkatkan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan harusnya dari Desa.
“Tetapi hari ini Bupati konsen untuk membangun wilayah Cibinong, yang anggarannya itu ratusan miliar, itu konsep keadilan yang tidak nampak dari kepemimpinan Ade Yasin dan Iwan Setiawan,” terangnya.
Askur berharap ada ketegasan dari pihak terkait, untuk menata wilayah yang menjadi lokomotif kemacetan, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
“Penataan PKL di Pasar Leuwiliang, termasuk Jasinga dan Cigudeg, yang diduga menjadi lokomotif kemacetan, ini sangat disayangkan, mulai dari pasar yang kumuh, itu juga menjadi sumbangsih kemacetan. Penataan ini yang harus menjadi prioritas pemda, dengan ketegasan mulai dari penegak perda, artinya kabupaten Bogor punya permasalahan yang sama,” pungkasnya.
