Bogorpolitan – Jakarta,
Presiden Joko Widodo pada Kamis, 13 Juni 2019, kembali berdiskusi dengan sejumlah pelaku usaha. Kepala Negara meminta masukan dari pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam pertemuan ini, Kepala Negara menerima sejumlah saran dan masukan positif sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan perekonomian.
“Hari ini saya ingin mendapatkan masukan dari Apindo dan Hippindo. Saya ingin masukan yang lebih konkret, nyata, dan cepat bisa dilaksanakan sehingga bisa memberikan efek ekonomi yang baik pada negara kita,” ujar Jokowi.
Kepala Negara menekankan, ke depannya pemerintah ingin mengeluarkan terobosan-terobosan yang akan lebih memacu perekonomian nasional. Untuk itu, Presiden berharap agar para pelaku usaha yang hadir dapat memberikan pandangan kritis bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dapat segera dirasakan manfaatnya.
“Dari sisi regulasi, mungkin bisa revisi undang-undang. Mungkin, kalau diperlukan, mengeluarkan Perppu. Kalau itu memang diperlukan sekali dan posisinya sangat penting, ya akan kita keluarkan,” tuturnya.
Lebih jauh, Presiden mengatakan bahwa salah satu program prioritas pemerintah pada periode kedua nanti ialah membenahi perekonomian dan kondisi dunia usaha. Upaya itu dimaksudkan untuk menggenjot ekspor produk-produk Indonesia ke mancanegara dan meningkatkan investasi untuk dapat mengatasi defisit transaksi berjalan maupun defisit neraca perdagangan.
“Jangan sampailah kita ini investasi dan ekspor kalah (lagi) dengan Singapura. Sudah lama kita kalah dengan Malaysia, Thailand, Filipina, terakhir kita kalah lagi dengan Vietnam,” kata Presiden.
Masalah defisit neraca perdagangan yang dialami Indonesia selama puluhan tahun sebenarnya dapat diatasi, menurut Jokowi, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, Indonesia juga punya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sebenarnya tak kalah dengan negara lain.
“Saya kira, kalau kita bisa bekerja sama dengan baik antara pemerintah dan dunia usaha ini juga bukan barang yang sulit sebetulnya. Tetapi memang ada regulasi dan beberapa undang-undang yang harus kita revisi,” tandasnya.
Tampak hadir dalam pertemuan ini di antaranya ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani, dan Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah.
Reporter : Erwinsyah
