BogorPolitan – Nanggung,
11 Kepala Desa se-Kecamatan Nanggung tolak pemberian bantuan Perayaan Hari Besar Nasional untuk kegiatan HUT RI ke-75 dari perusahaan PT. Aneka Tambang Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor. Pasalnya, bantuan untuk kegiatan PHBN tersebut, para Kepala Desa menilai pihak PT Antam tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu sehingga bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Nanggung, Jani Nurzaman sekaligus Kepala Desa Kalongliud menyatakan, berkaitan masalah bantuan dari PT. Antam dengan perwujudan untuk kegiatan Hari Besar Nasional HUT RI yang ke -75, pihak PT Antam menggelontorkan anggaran sebesar 1 juta rupiah per satu desa.
“Atas dasar kesepakatan rekan rekan Kepala Desa, bahwa uang tersebut kita kembalikan ke kas atau ke rekening PT. Antam karena tidak sesuai yang diharapkan,” kata ketua Apdesi Kecamatan Nanggung, Jani Nurjaman kepada BogorPolitan, Selasa (01/09/2020).
Selain tidak sesuai, kata Jani, alasan yang menjadi landasan untuk mengembalikan uang itu, kegiatan HUT RI sudah kelewat karena dana tersebut di cairkan sekitar tanggal 20 agustus, jadi momen HUT RI-nya sudah kelewat.
Menurut Jani, PT Antam rutin biasanya semua Pemerintah Desa menerima bantuan sebesar 2 juta untuk kegiatan PHBN. “Tapi kenapa tahun ini cuman satu juta,” tanya Jani.
Penolakan ini serentak di 11 Desa, kita sepakat untuk mengembalikan lagi, sebab pemberian anggaran tersebut tanpa adanya konfirmasi ataupun musyawarah terlebih dahulu.” Tanpa adanya konfirmasi sebelumnya nilainya berapa berapanya,” keluhnya.
Lebih lanjut Jani mengatakan, kalau alasanya di suasana Pandemi, saat ini kegiatan yang kami lakukan di Desa kami tetap mengacu kepada Surat Edaran Bupati yang mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan di momen HUT RI sifatnya lebih ke edukasi, motivasi bukan sifatnya yang berkerumun atau mengumpulkan masyarakat. “Ini adalah sifatnya lebih memberikan edukasi sosial lingkungan di masyarakat,” tegas jani.
Adapun, tambah Jani, berbicara terkait transparan, menurut kami PT Antam transparansinya belum maksimal. “Sebabnya transparansi anggaran tanggung jawab sosial lingkungan, berapa persen untuk kegiatan setiap tahunnnya,” tukasnya.
Senada dikatakan, Kepala Desa Cisarua H. Ipid Idris yang mempertanyakan tentang transparansi PT. Antam. Menurut H Ipid, kami orangnya yang sering menanyakan semuanya, bukan hanya yang berkaitan dengan pembangunan saja termasuk bentuk trnasparansi pihak PT Antam.
Jadi kata Ipit, kalau mau jujur, ini kadang kan kita aja yang harus jujur kemudian mereka semaunya dia.
Adapun bantuan dari PT. Antam, kemudian cara penyalurannya lambat, maka itu semunya harus trasparan untuk anggaran setiap tahunya,” kata Ipid.
Seperti yang disampaikan, terlebih dahulu musyawarah baru di sepakati ini kan tidak seperti itu, termasuk kondisi memprihatinkan jembatan gantung wilayah PT Antam di 4 titik 3 diataranya menghubungkan Desa Bantarkaret dengan Desa Cisarua.” Sebetulnya kondisi jembatan itu kan sudah lama bahkab karyawan antam pun mempergunakan jembatan itu sebetulnya,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Manager pengembangan masyarakat dan Humas PT. Antam, Agus Setiono, mengemukakan, partisipasi PT Antam untuk kegiatan PHBN untuk masing masing desa itu kan kembali lagi kepada mereka, sebenarnya dukungan partisipasi rutin dalam setiap kondisi salah satunya HUT RI atau hari besar lainnya kita bisa berpartisipasi. “Ya kita bantu dan tidak mesti besaran anggaran sama karena itu bukan bantuan mengikat,” tutur Agus melalui sambungan teleponnya.
Partisipasi itukan disesuaikan, kita lagi bisa membantu atau bisa berpartisipasi. “Tidak ada musyawarahnya ngajuin mah masing masing silahkan saja,” ujarnya.
Tidak ada musyawarah, urai Agus kecuali Musrenpong pasti ada musyawarah
karena itu membuatkan komitmen apasih yang mau direncanakan di Desa, ini itu, kita pagunya segini ya nanti apa yang dilakukan
“Silahkan disusun, itu musyawarah namanya,” urainya.
Menurut Agus, kalau yang sifatnya dukungan partisipasi, itu normatif sebab partisipasi bisa tidak, bisa iya seperti itu
Kalau disebut mufakat itu kecuali yang tadi saya sampaikan Musrenpong dan sebagainya.” Tergantung momentumnya juga seperti itu, tentu kita bisa berpartisipasi,” tegasnya.
Ketika ditanya transparansi tahun anggaran PT. Antam, menurutnya, kalau transparansi sesuai alokasi mereka (Desa-red) ya kita berikan, tapi kan gak mungkin transparansi anggaran kita, untuk kesehatan segini, untuk pendidikan sekian, waah gak bisa, saya gak bisa, kita punya rencana kerja anggaran yang sudah disusun bersama semua perusahaan unit antam kemudian nanti disahkan oleh Kementrian ESDM.
“Hak mereka, mereka mengajukan permohonan kita support, kemudian mereka menolak, tidak menerima itu hak mereka mangga mangga saja. Sepanjang bisa berperan, membantu, yaa berpartisipasi. Terlepas itu maaf sesuai keinginan atau tidak, engga mesti dilihat dari itunya kan. Pengembalian uang para Kepala Desa baginya tidak ada masalah seandainya uang itu tidak diperlukan,” kata Agus.
Masih Kata Agus, adapun program PT. Antam disesuaikan dengan kondisi, seperti alokasi penanganan Covid alokasi Desa-desa sesuai Musrenpong kan masih berjalan dan itu sudah hasil musyawarah bersama pembangunan pongkor
“Dengan dukungan covid-19 prioritas, menunjukan Pemerintah fokus penanganan terhadap covid, tetapi didalam hal kami dalam mengalokasikan tidak mengesampingkan dukungan lain, seperti dukungan Musrenpong sampai hari ini masih berjalan, pendidikan masih ada, kesehatan dan dukungan rumah RTLH masih ada,” tukasnya.
Kalau bantuan Covid yang sudah dilaporkan ke Bupati sebesar 1,2 milyar ditambah yang kemaren kita bantu VCR alat uji Swab yang sama bupati ditempatkan di RSUD Leuwiliang. 1,2 milyar berarti untuk dukungan covid baik di Kabupaten maupun di Kecamatan Nanggung, berarti sudah mencapai 2,4 milyar,” tutup Agus.
Reporter : Andri
