BogorPolitan – Cibungbulang,
Forum Silaturahmi Masyarakat Desa Situ Ilir, sudah beberapa kali mengadakan aksi. Baik itu aksi dialog dan musyawarah maupun aksi turun ke jalan. Hal ini karena adanya dugaan temuan penyalah-gunaan Dana Desa dan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
Seperti terjadi hari ini di Kantor Desa Situ Ilir, Selasa 17/12/2019, masyarakat yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Masyarakat Desa Situ Ilir, mempertanyakan transparansi anggaran Dana Desa dan RTLH, yang di lakukan pihak Pemdes Situ Ilir.
Moch Nurul Nasruli, Buyung sapaan akrabnya, seorang aktivis Kabupaten Bogor, angkat bicara tentang permasalahan ini. Menurutnya, sangat disayangkan sekali sikap Pemerintah Desa Situ Ilir yang lamban menyikapi masalah yang terjadi.
“Saran saya, buka saja anggaran-anggaran yang didugakan oleh masyarakat, agar gejolak ini tidak bertambah melebar,” kata Buyung.
Dalam hal Keterbukaan Informasi Publik, sudah diatur dan diamanatkan oleh UU. KIP no. 14 tahun 2008. Selain itu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sering mengajak masyarakat untuk mengawasi Dana Desa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah Pusat .
“Maka dalam hal ini saya berharap, Pemerintah Desa Situ Ilir bisa segera merealisasikan keinginan masyarakat yaitu mentransparasikan anggaran yang di duga itu, agar persoalan ini segera mereda. Jika tidak ada kejanggalan kenapa harus menunda-nunda, buka saja secara transparan dana tersebut, jadi tidak terjadi kecurigaan masyarakat,” ungkap Buyung.
Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, H. Deden Ahmad Lukman, mewakili masyarakat Desa Situ Ilir, mempertanyakan anggaran RTLH tahun 2014 apakah sudah benar di realisasikan atau hanya fiktif.
“Begitupun dengan Dana Desa tahun 2018, masyarakat menemukan adanya dugaan penyelewengan, misalnya seperti pembangunan jembatan yang berada di wilayah Bantarkaret Rt. 03 Rw. 04 itu tidak terealisasi. Padahal masyarakat memiliki data bahwa anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut sebesar 100 juta lebih,” ujar dan pungkas H. Deden Ahmad Lukman.
Reporter : M. Ilyas
