Kabupaten Bogor
LSM Genpar laporkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan, Jakarta. Bukan tanpa sebab Genpar melapor ke lembaga anti rasuah, melainkan karena adanya dugaan korupsi kaitan proyek penunjang pengadaan komputer/server dan laptop dalam program ANBK.
“Puluhan Miliar rupiah uang negara terindikasi raib berkenaan dengan Proyek Penunjang pengadaan Komputer/Server dan Laptop di dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Program ANBK ini. Untuk itu kami lapor ke KPK,”tegas Ketua LSM Genpar Sambas Alamsyah.
Pria berkepala plontos itu mengakui, jika langkahnya melaporkan persoalan itu merujuk pada data yang dihimpun. Dijelaskannya, harga ribuan Laptop dan ratusan Server CPU yang tersebar di 303 SDN di Kabupaten Bogor disinyalir kuat telah Mark up.
“Padahal itu sebagai penunjang pendidikan sekolah Dasar berbasis komputer. Tapi di duga di markup dengan banderol harga melalui E Catalog diluar nalar dan logika orang waras. Wajar hal ini menjadi perbincangan dan pertanyaan menohok dari para guru SDN di kabupaten Bogor setelah sekolahnya mendapatkan bantuan ANBK dan mengetahui banderol laptop dan server yang mereka gunakan,”tambahnya.
Jika dari hasil kajian yang dilakukan LSM Genpar, menurut Sambas anggaran APBD Kabupaten bogor melalui dinas pendidikan untuk alokasi proyek pengadaan Penunjang pendidikan SDN senilai sekitar Rp.55.000.000.000.
“Dari total anggaran tersebut terindikasi telah terjadi penyimpangan uang negara sekitar Rp.26.000.000.000 Dua Puluh Enam Miliar. Pertanyaannya lebih dari separuh anggaran tersebut dikemanakan dan siapa yang menikmati uang haram tersebut,”terangnya.
Bahkan setelah dilakukan penelusuran, kata Sambas, muncul lagi dugaan adanya aktor yang menjadi dalang sekaligus sosok sinterklas dan dianggap orang kuat dibalik skenario proyek tersebut.
“Dinas pendidikan Kabupaten Bogor seakan Over Confident dengan peristiwa ini, mereka begitu percaya diri karena kejadian badai besar di instansinya beberapa tahun kebelakang mereka anggap bisa melewatinya”katanya.
“Hal ini menjadi tantangan kami di lembaga swadaya masyarakat sebagai fungsi sosial kontrol.Saya sebagai ketua Umum LSM GENPAR akan membuktikan dan bongkar adanya dugaan permainan busuk yang di sutradarai oleh sosok sang sinterklas yang konon kabarnya piawai sekali bermain dengan BPK,”sambungnya.
Kami sudah sertakan fakta hukum dan Scrift skenario siapa saja yang terlibat pada kasus ini, demi memuluskan KPK agar segera menindaklanjuti sekaligus memberikan efek jera terhadap pejabat di kabupaten Bogor yang melakukan tindakan Korupsi. (Gus)
