Laporan : Eka Rufa ||
Cianjur – BogorPolitan.com,
Massa aksi warga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pasang tenda di Alun-alun Pendopo untuk menyampaikan aspirasi yang sudah empat kali unjuk rasa (Unras).
Kali ini diterima baik oleh Bupati Cianjur Herman Suherman, di Pendopo Pemkab Cianjur, Senin (30/01/2023), siang.
Koordinator aksi Galih Widyaswara mengatakan, ketika tuntutan massa aksi 9 point yg di usulkan 8 point yg disetujui oleh Bupati. Namun kita sampai skrg belum menerima bukti yang di setujui Bupati.
“Sayangkan point utama nomor lima yang meminta pencairan satu kali 100 persen dan rumah rusak berat dua kali 50 persen ini di setujui karena untuk membantu masyarakat agar proses penanggulangan bencana masyarakat bisa mempunyai rumah kembali,” ujarnya.
Galih melanjutkan, kita sampai sekarang akan selalu aksi pasang tenda sampai Bupati Cianjur menyetujui dan melampirkan bukti persetujuan tersebut. Kita pun sangat menyayangkan sikap bupati ketika audiensi belum selesai namun Bupati Cianjur malah walk out meninggalkan massa aksi, Kepala dinas OPD Cianjur, Kapolres, Dandim serta Dansatgas penanggulangan Cianjur.
“Seharusnya Bupati Cianjur betul-betul bermasyarakat, karena ini masyarakat butuh kepastian mendapatkan rumah kembali seperti dahulu kala,” katanya lagi.
Salah seorang Aktivis putra daerah Cianjur Sanni Ozzy juga mengomentari, ketidakjelasan ada yang memakai rompi BPBD. Dan, posisinya itu dirinya hanya relawan. Artinya ada tumpang tindih atau kesalahan soal data, yang rusak ringan jadi berat, berat jadi ringan.
“Nah! Begitu pun sebaliknya yang sedang jadi ringan soal cair dana,” katanya.
Ozzy menambahkan, jangan terlalu dibelit-belit soal aturan atau persyaratan bantuan anggaran juga logistik. Baik itu sandang, pangan dan papan.
“Selain itu, soal bank Mandiri juga hal yang sama kembali lagi ke Pemkab Cianjur,” ujarnya singkat.
Sementara, Bupati Cianjur H.Herman Suherman meminta maaf, atas keteledoran dan ketidakhadiran. Karena sakit beberapa hari, jadi gak bisa ketemu sama massa aksi. Bahkan, sampai saat inipun ada pertemuan penting dengan PUTR tapi diundur dulu.
“Tapi, saya batalkan,” paparnya.
Intinya, masih jelas Herman, bermusyawarah terbaik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah! Ini bukan anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur, tapi pusat.
“Saya itu menyaksikan sendiri ada sekitar 18 kabupaten bantu ke Cianjur. Dan, saat ini tahap ketiga,” terang Herman.
Lebih lanjut, ia memaparkan, Jumat itu diumumkan di lokasi bencana, Pemkab Cianjur memberikan waktu verifikasi yang belum tercantum. Khususnya untuk warga di Kecamatan Cugenang dan beberapa kecamatan lainnya.
“Nah! Kenapa dikebelakangkan dulu untuk terdampak gempa. Silahkan untuk melihat atau berubah disanggah atau misalnya belum tercantum, jangan sampai ada satu pun terdampak bencana itu tidak terima bantuan,” ungkap Bupati Cianjur.
Ia menyampaikan, bahkan ada sudah rumah yang 100 persen rumahnya sudah rampung untuk pembangunan. Dan, di tahap empat, sudah 100 persen di Cianjur bisa mendapatkan secepatnya. Relokasi, sedang soal SK dan Pemkab Cianjur, jadi tidak boleh terima bantuan (double).
“Sosialisasi disampaikan itu di daerah patahan gempa itu harus, karena membangun lebih baik, aman dan menjaga zona beresiko,” harap Bupati Cianjur.
Ia menambahkan, bila ada warga yang menolak direlokasi, boleh tapi jangan di titik lokasi patahan (rawan bencana).
“Kalau soal mundur jadi Bupati Cianjur, dirinya tidak mau berkomentar,” tutup Herman.
