BogorPolitan – Rancabungur
Laporan : Raja Bayu Kamajaya ||
Serapan anggaran dana Satu Milyar Satu Desa (Samisade) Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, dimanfaatkan untuk penanganan wilayah rawan longsor. Dengan membangun Tembok Penahan Tebing (TPT) disamping betonisasi jalan lingkungan (jaling) dan jembatan.
“Jika samisade tahun 2024 di lanjutkan ataupun tidak kita tetap mengajukannya teringat atau turap dan jalan,” kata Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Rancabungur Muhammad Yanto.
Yanto beralasan, usulan pembangunan TPT menjadi prioritas, karena khawatir ketika musim hujan tiba pasca kemarau, bisa mengantisipasi terjadinya longsor.
“Karena yang di khawatirkan pada saat habis musim kemarau, lalu musim hujan itu kebanyakan di kita banyak area yang longsor. Karena disaat kemarau panjang tiba-tiba Desember atau Januari, musim hujan itu banyak yang longsor sehingga dapat diantisipasi,” ungkapnya.
Dia mengatakan, pembangunan TPT baru dilaksanakan tahun 2023, karena usulan yang sudah terealisasikan berupa pembangunan jalan.
“Soal nya pada tahun 2022 kemarin itu, pembangunan jalan di RW 08, RW 03, dan jembatan di RW 11. Sementara itu penanganan longsor melalui program samisade baru tahun sekarang,” ujarnya.
Lebih lanjut Yanto membeberkan, pada tahun 2023 Pemerintah Desa (Pemdes) Rancabungur, mendapatkan anggaran dana Samisade totalnya mencapai Rp 965.952.000,-
“Total dana seluruhnya sembilan ratus enam puluh lima juta, sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah, yang telah selesai kami kerjakan pembangunan nya baru 60 persen, karena dana yang 40 persennya baru kemarin kita terima,” ucapnya.
Masih kata Yanto, “tahap pertama yang 60 persen dan sudah selesai dikerjakan di RW 10 tpt, bagi RW 08 pembangunan jembatan dan RW 06 pengecoran jalan lingkungan dan turap,” terangnya.
Sementara menurut Jupri, Kepala Dusun (Kadus) Kampung Rancabungur, dalam kegiatannya mendampingi Ketua TPK Desa menegaskan, masyarakat wajib terlibat aktif di kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
“Mereka sebagai kelompok penerima manfaat, harus secara aktif berperan serta, karena ini dari, untuk dan oleh masyarakat. Utamanya sebagai tenaga kerja, agar kehadiran mereka sebagai kontrol mutu yang sedang dikerjakan,” ujarnya.
