Bogorpolitan – Pamijahan,
Laporan : M. Ilyas||
Ketua Divisi Hukum Alam Raya Bahagia Bogor (ARBB) Kabupaten Dentiara Darma Saputra, mengancam mempolisikan Kepala Desa (Kades) Cimayang Kecamatan Pamijahan Muslihat Diana, dengan dugaan lambatnya pengurusan sertifikat tanah kliennya yang telah lunas dibayarkan.
Pihak ARBB sudah melayangkan Dua kali surat somasi, kepada Muslihat Diana sebagai Kades Cimayang dan baru dibalas setelah surat kedua, melalui Kuasa Hukumnya.
Menurut Dentiara, jawaban surat somasi dari Muslihat Diana tidak sesuai yang diharapkan, karena yang kliennya butuhkan, kepastian waktu selesainya sertifikat.
“Jawabannya terkait hari ini yang kita butuhkan itu Tanggal dan Waktu selesainya sertifikat yang kongkrit,” tegasnya.
Atas dasar itu, Dentiara menduga Muslihat Diana, dalam mengurus sertifikat milik kliennya bukan dengan cara reguler, namun melalui Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Ada indikasi ini di urusnya melalui ptsl, kami juga akan ada rencana kegiatan non litigasi, penyampaian aspirasi Publik Kabupaten Bogor. Karena ini diduga bukan hanya satu Desa saja yang memang terjadi seperti ini,” ujarnya.
Menyikapi persoalan yang berkembang, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bogor, Miftahudin akan mengawal jika terkait dengan pelayanan publik.
“Bagi saya, jika memang itu adalah pelayanan publik, maka sekiranya Desa harus menangani secara penuh. Dengan adanya permasalahan, soal administrasi sehingga merugikan masyarakat dan itu ada dugaan, memang diadukan ke Polres, maka perlu kiranya kita harus mengawal sampai tuntas,” ucapnya.
Menurut Miftahuddin, sebagai Aparat Pemerintah sudah seharusnya membantu masyarakat Desa Cimayang, yang membutuhkan bantuan secara transparan.
“Berbicara soal idealisme, kita makhluk sosial yang perlu dan patut untuk kita bantu, kalau berbicara masyarkat secara umum, apa yang dia butuhkan ?, setidaknya transparansi.
Memang ada sebuah administrasi yang perlu kiranya membantu warga, ucapkan jangan menyampaikan anasir-anasir baru warga dan masyarakat sehingga itu akan menjadikan sebuah isu yang menurunkan value atau asesment masyarakat lain, posisi mereka Aparatur Pemerintahan,” pungkasnya.
