Bogorpolitan – Jakarta,
Dalam konferensi pers selepas pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Panitia Seleksi calon pimpinan KPK turut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Keterlibatan dua badan itu melengkapi badan dan lembaga lain yang turut terlibat.
“Kami menambahkan tracking (penelusuran), yang standar adalah (dari) Polisi, Jaksa, KPK, BIN, dan PPATK, sekarang BNPT dan BNN,” ungkap Yenti.
Penambahan pihak-pihak yang akan turut melacak rekam jejak calon pimpinan KPK tersebut merupakan upaya dari pansel untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak sekaligus menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia saat ini. Yenti mengatakan bahwa keterlibatan BNPT dimaksudkan untuk memeriksa rekam jejak para calon pimpinan KPK apakah yang bersangkutan memiliki keterlibatan dengan radikalisme maupun lainnya.
“Kita lihat keadaan Indonesia, berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana,” ucapnya.
“Tapi tentu saja penilaiannya nanti menggunakan penilaian-penilaian yang bisa dilakukan secara psikologis, klinis, dan data-data dari BNPT itu sendiri,” imbuhnya.
Sementara itu, keterlibatan BNN dibutuhkan untuk melacak rekam jejak dan adanya kemungkinan seorang calon merupakan pengguna narkoba. Bisa juga mendeteksi keterlibatan calon dengan sindikat-sindikat narkoba.
“Ini juga penting. Karena di beberapa negara, kaitan itu hal yang sangat mungkin dalam pemilihan apapun. Bisa saja orang yang terpilih itu ternyata yang membackingnya adalah kartel-kartel narkoba,” ungkap Yenti.
Seluruh anggota pansel calon pimpinan KPK 2019-2023 turut hadir di Istana Negara. Mereka adalah ketua pansel Yenti Garnasih, wakil ketua pansel Indriyanto Senoadji, dan para anggotanya, yaitu Harkristuti Harkrisnowo, Hamdi Moeloek, Marcus Priyo, Hendardi, Al Araf, Diani Sadia, dan Mualimin Abdi.
Reporter : Erwinsyah
