Laporan : Eka/byu*
Cianjur – BogorPolitan.com,
Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur Himam Haris tak setuju dengan penghapusan tenaga honorer.
Hal tersebut setelah adanya wacana penghapusan tenaga honorer dari instansi pemerintah pada tahun 2023 atau tahun depan.
Wacana tersebut juga mengacu kepada Undang-Undang No 5 Tahun 2014 bahwa ASN hanya digolongkan pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Namun, hingga kini belum jelas apakah wacana penghapusan tenaga honorer juga menyangkut tenaga pembantu honorer pendidikan.
Orang nomor satu di Disdikpora Cianjur ini menyayangkan, jika ada penghapusan tenaga honorer termasuk jika menyangkut guru atau tenaga pendidik.
“Tenaga honorer masih kita perlukan untuk
melengkapi guru dan membantu para guru yang telah berstatus ASN atau PNS,” katanya, Jum’at (21/01/2022) lalu.
Himam menuturkan, jika tenaga pendidik honorer dihilangkan hal tersebut berpengaruh terhadap pembelajaran siswa dan siswi.
“Jika guru bantu dihilangkan, anak-anak mau belajar sama siapa,” paparnya.
Saat ini Cianjur masih kekurangan ASN, ia pun menilai untuk memenuhi berbagai tugas perlu tenaga bantu atau honorer.
“Itu menjadi tanggung jawab kita semua
Untuk memenuhi kebutuhan guru, ASN di Cianjur baru ada 50 persen,” terangnya.
Disisi lain, Ketua Komisi D DPRD Cianjur Sahli Saidi menilai dengan adanya penghapusan tenaga honorer maka akan banyak masyarakat menjadi seorang pengangguran.
“Kalau ada pengalihan honorer dari pendidikan dipindah ke Dinas lain tidak apa-apa, kalau menjadi pengangguran itu menjadi masalah,” ujarnya saat diminta keterangannya lewat Whats’App, Senin (24/01/2022) sore.
Masih lanjutnya, kita di Cianjur ini bagaimana caranya untuk mengurangi jumlah pengangguran. Sekarang sudah ada pabrik dan mengurangi pengangguran.
“Lah, ini guru honor yang jasanya sangat luar biasa. Bahkan dikampung masa kerja guru honorer ada yang sampai 10 dan 15 tahunan, honornya juga ada yang hanya Rp.300 ribu/bulan, dan tetap bertahan untuk tetap dapat menafkahi anak istrinya,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Kab.Cianjur
