BogorPolitan – Leuwiliang,
Ribuan masyarakat Kabupaten Bogor bagian barat bersatu tuntut pemekaran dan mendesak Daerah Otonomi Baru (DOB) segera disahkan.
Hal ini tertuang pada acara halal bihalal yang diprakarsai oleh Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB), di Gedung SBS Venue Primer, Jalan Raya Lingkar Utara Leuwiliang, Sabtu 18/05/24.
Turut hadir di acara halal bihalal, Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu, Calon Bupati Bogor Ade Ruhendi, para Camat dan Kepala Desa se-Bogor Barat, Tokoh Masyarakat serta ribuan masyarakat.
Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengatakan, persiapan pemekaran Bogor Barat yang dibingkai dengan kegiatan halal bihalal akbar ini, adalah bagian dari upaya bersama untuk mempererat silaturahmi diantara sesama warga terutama yang ada di Bogor Barat.
“Ini menyatukan kekuatan terutama terkait dengan usulan 24 tahun lalu yang sudah di usulkan Bogor Barat ini menjadi daerah otonom baru,” katanya.
Asmawa menjelaskan, adanya ketentuan dan peraturan dalam moratorium sehingga pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mendorong. Karena wilayah Bogor Barat sudah sangat luas dan potensinya sangat besar termasuk jumlah penduduknya.
“Pemekaran ini bukan lagi menjadi keinginan tetapi sudah kebutuhan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelanggaraan pemerintah,” jelasnya.
Jadi kata dia, dalam hal ini pihaknya akan memberikan dukungan dari sisi administrasi termasuk kebijakan dan mengingatkan kepada semua stakeholder agar bersatu terus.
“Saya pikir semangat dalam halal bihalal akbar ini menunjukan kesiapan wilayah Bogor Barat siap mekar menjadi otonom bar
Jaro Ade, Calon Bupati Bogor
Sementara itu ditempat yang sama, tokoh Bogor Barat yang juga Calon Bupati Bogor, Ade Ruhendi (Jaro Ade) mengapresiasi kepada pihak yang terlibat dalam hal ini ketua panitia maupun ketua persiapan pemekaran Bogor Barat atas kegiatan Halal bihalal Akbar.
“Kita juga apresiasi kepada Pj. Bupati Bogor yang telah hadir dan memberikan saran dan masukan termasuk ide dan gagasan karena Pj. Bupati ini merupakan salah satu pejabat di Kemendagri,” katanya.
Dia menyatakan, bahwa masalah pemekaran Bogor Barat secara politis tahapan demi tahapan sudah selesai sesuai dengan regulasi aturan dan perundang-undangan.
Bogor Barat itu menjadi hak prerogatif pemerintah atau eksekutif yaitu Presiden melalui Kemendagri.
“Terkait dengan semangat pemekaran Bogor Barat hari ini mendapat respons baik dari PJ Bupati. Tentu secara politis semua partai politik terutama anggota DPR-RI dari kabupaten Bogor sudah bulat semua nya mendukung pemekaran Bogor Barat maupun Bogor Timur,” ujarnya.
Jadi menurut dia, kondisi hari ini Bogor Barat hanya terhambat oleh moratorium, sehingga kalau masih ada moratorium berarti tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan, secara administrasi proses pemekaran.
Karena kebetulan sudah menjadi
ranahnya Kemendagri. Tapi semangat pemekaran di Kabupaten Bogor kata dia, pihaknya mengajak untuk bersama-sama terutama kepada pihak eksekutif maupun legislatif.
“Kita tinggal memulai dari pembangunan, sarana dan prasaran yang perlu dibangun agar memenuhi persyaratan dikala nanti moratorium di buka. Jadi pasilitas sarana dan perasaan sudah siap dari mulai insfratruktur,” tegas Jaro Ade.
Dalam hal ini, Jaro Ade yakin didalam komitmen yang dibangun oleh para calon presiden yaitu Prabowo dan Gibran punya komitmen yang sama, terkait dengan wilayah DOB bukan hanya di Bogor Barat tetapi seluruh Indonesia.
“Tujuannya satu kita semua ingin ada percepatan DOB pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (And*)
