Laporan : Eka Rufa ||
Bogorpolitan.com – Cianjur,
Kepala Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Sugilar saat ditemui dikantor desa memberikan keterangan, kemarin itu kami mendapatkan undangan melalui DPRD Kabupaten Cianjur untuk menghadiri sosialisasi terkait dengan keuangan di Soreang Bandung yang diadakan oleh BPK dan Alhamdulillah mungkin dari 3504 desa.
“Ya saya yang ada di Kabupaten Cianjur kami pemerintahan Desa Sirnagalih beserta lima teman kades dari enam Kecamatan Alhamdulillah bisa mewakili dan menghadiri acara sosialisasi tersebut dan alhamdulillah juga Cianjur masuk Kabupaten terkait dengan pengelolaan keuangan cukup baik oleh penilaian BPK dari provinsi Jawa Barat,” kata Sugilar saat diwawancara CianjurPoltan, (08/06/2025) sore.
Masih tuturnya, bagaimana untuk kedepannya kemarin setelah disampaikan bahwa ada sosialisasi ini muncul anggaran-anggaran yang semestinya itu tidak bisa dilaksanakan dan kami pun harus berpikir bagaimana kami bisa mendukung daripada program tersebut mungkin di perubahan kami akan berusaha untuk mendukung khususnya di swasembada pangan.
Karena ada beberapa program yang muncul dan muncul dan itu harus dilaksanakan termasuk swasembada pangan oleh masing-masing desa yang ada di seluruh Indonesia untuk masyarakatnya sendiri gimana untuk masyarakat.
“Alhamdulillah dengan adanya dana desa ini semakin bisa merasakan manfaat, khususnya di bidang infrastruktur jalan karena jalan adalah yang paling utama untuk akses perekonomian aktivitas warga mudah-mudahan dengan adanya dana desa semakin dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Masih menambahkan, mungkin kalau untuk tambahan kami memohon kepada pihak pemerintahan pusat. Kalau ada misalkan program itu tolong karena kami untuk penganggaran itu sebelum tahun kita sudah merencanakan dan merapatkan kami melalui musdes khusus itu sudah direncanakan awal-awal tahun nah kemudian ketika muncul program di tengah jalan untuk menjadi kebingungan bagi kami mungkin kepada pemerintah pusat ketika ada misalkan program mohon sebelum awal tahun masuk itu sudah harus masuk ke desa jadi merencanakan selanjutnya untuk bumdes dan yang lain-lainnya untuk pengelolaannya itu bagaimana cara rekrutmen untuk bagaimana masyarakat mengetahui nah kalau misalkan dijatuhkan ke RW RT dan sebagainya terus setelah itu mungkin itu kurang efektif dan di sini untuk mungkin tambahannya untuk BPNT pun kenapa masih ada banyak di desa seragam yang menerima daripada orang-orang yang tidak dapat eee tidak tepat sasaran begitu apa yang akan tidak lanjut Pak hadis ke depannya nah terkait dengan bantuan itu sesuai dengan aturan yang ada di menteri Desa bahwa masing-masing Desa itu harus menganggarkan 20% untuk bumdes dan di inikan ketahanan pangan nah terkait dengan pembentukan dari pada ketua bumdes itu kami mengacu sesuai dengan aturan karena itu tidak bisa sewenang-wenang menunjuk seseorang untuk menjadi pengurus, karena harus ada tahapan pertama itu harus mengajukan diri yang kedua harus ekspos di depan daripada BPD.
“Rencana ke depan visi misi daripada bumdes tersebut itu harus sesuai dengan tahapan yang berlaku, terus terkait dengan bidang usaha yang dilaksanakan oleh bumdes itu sudah melalui uji kelayakan di DPMD,’ katanya.
Kementerian desa terkait dengan BPNT yang sekarang sedang berjalan terkait pembagian beras ini, membuat kami itu kebingungan dan kami pun merasa murka terhadap data-data yang keluar sekarang dikarenakan data yang sekarang itu tidak sesuai hampir sama di semua desa.
Masih terangnya, Ketika datang bantuan beras itu menjadi kegaduhan di masing-masing desa karena tidak tepatnya sasaran, aaadan tidak pasnya si penerima ada yang seharusnya menerima tidak menerima dan ada yang biasa menerima menjadi tidak menerima ini yang menjadi gaduh di tiap-tiap desa khususnya di desa tenagalih nah harapan kami untuk ke depan tolong untuk tim dari pada pendeta dari pusat itu tolong khususnya minta pendampingan kepada RT RW supaya bantuan tersebut betul tepat sasaran kepada hak atau si penerima yang betul-betul berhak menerimanya saja.
