Bogorpolitan.com, CIANJUR –, Gedung DPRD Cianjur digeruduk massa, Selasa (2/6/2026). Aliansi Pemuda Pergerakan Cianjur (APPC) menuntut dewan mengusut dugaan pencairan dana reses fiktif oleh salah satu anggotanya pada Tahun Anggaran 2025.
APPC menuding anggota DPRD dari Fraksi PAN berinisial EPS tidak menggelar reses selama empat kali masa sidang berturut-turut. Namun, dana reses untuk menyerap aspirasi di Dapil 6 itu diduga tetap cair lewat Sekretariat DPRD.
“Empat kali gak reses, tapi dananya cair. Logikanya di mana? Atas dasar apa Setwan mencairkan kalau kewajibannya gak dijalankan?” teriak Ketua APPC, Galih Widyaswara, dalam orasi di depan gerbang DPRD.
Kejanggalan lain yang diungkap APPC ada di laporan pertanggungjawaban EPS. Galih menyebut foto kegiatan reses yang dilampirkan justru diambil di luar daerah pemilihan. “Dia anggota dewan Dapil 6, tapi foto laporannya di Dapil 1. Gak nyambung. Ini bukti verifikasi Setwan bobrok,” tegas Galih.
Dana reses sejatinya wajib dipakai anggota dewan untuk turun ke dapil, serap aspirasi warga, lalu dilaporkan. Jika tak dilaksanakan, pencairan dana bisa dikategorikan melanggar aturan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
DPRD Cianjur tak tinggal diam. Perwakilan dewan menerima audiensi APPC. Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Andri Surya Dinata, menyatakan pihaknya belum bisa bersikap sebelum membaca laporan resmi. “Saya belum baca laporan resminya. Kami pelajari dulu letak kesalahan yang dituduhkan ke EPS. Harus hati-hati biar gak jadi fitnah,” ujar Andri.
Andri menegaskan, klarifikasi dan pendalaman data wajib dilakukan. “Intinya, semua berawal dari laporan resmi APPC ke Setwan. Nanti kami pelajari,” katanya.
APPC mengancam akan kembali dengan massa lebih besar jika DPRD lambat bertindak. “Ini soal integritas wakil rakyat dan uang rakyat. Jangan main-main. Harus diusut tuntas,” tandas Galih.
Kasus ini kini jadi sorotan warga Cianjur. Publik menanti transparansi DPRD dan Setwan: buka data laporan reses EPS dan pastikan tak ada dana aspirasi yang diselewengkan.
