Kisruh PPDB SMAN 1 Gunung Putri, Ormas Turun Tangan

0
534 views

Kab. Bogor, BogorPolitan.com

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali memicu ketegangan. Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan perwakilan warga mendatangi sekolah tersebut pada Jumat, 5 Juli 2024, untuk mengkonfirmasi sistem PPDB yang dianggap bermasalah.

Pihak sekolah mengeluarkan berbagai argumen terkait PPDB yang selalu mengacu pada sistem yang berlaku. Namun, Ormas dan perwakilan warga mencurigai adanya indikasi kecurangan, di mana calon siswa yang berada jauh dari sekolah diterima, sementara yang dekat tidak.

Ketua PPDB SMAN 1 Gunung Putri, Khairul, menyatakan bahwa jika ada indikasi kecurangan, pihaknya siap memprosesnya. “Silakan bawa buktinya, perlihatkan kepada kami. Kami akan proses dan eliminasi. Kami siap diproses hukum bila ada bukti kecurangan,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan Ormas dan warga, Khairul bersama Ketua Komite Sekolah, M. Ali, S.E., berusaha mengajukan penambahan kelas kepada instansi terkait, dalam hal ini KCD Wilayah 1 Kabupaten Bogor.

“Kami berusaha semaksimal mungkin agar para peserta didik yang mendaftar bisa terakomodir. Kepada teman-teman Ormas dan media, ayo kita kawal proses ini agar terealisasi penambahan siswa didik baru di SMAN 1 Gunung Putri,” kata M. Ali.

Sumpena, Sekretaris Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Rayon Gunung Putri, menegaskan komitmen Ormas dalam mengawal proses ini. “Kami tunggu prosesnya dan kawal terus. Komitmen Ketua PPDB dan Ketua Komite Sekolah harus dijaga. Kami, sebagai Ormas, akan terus mengawal proses ini sampai tuntas,” ujarnya.

Usman Djabir, Ketua DPAC BPPKB Kecamatan Gunung Putri, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi karena anak-anaknya sudah bersekolah, namun tetap berkomitmen untuk mengawal PPDB agar tidak terjadi kecurangan.

“Ketika informasi adanya kecurangan PPDB di SMAN 1 Gunung Putri muncul, hati kami tergugah untuk membantu masyarakat. Kami akan memproses temuan terkait kecurangan tersebut melalui jalur hukum,” tegasnya.

Aksi ini melibatkan Ormas Angkatan Muda Siliwangi (AMS), BPPKB, Gibas, Ketua Lingkungan RT setempat, dan warga lainnya. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan proses PPDB berjalan dengan adil dan transparan.***

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini