Bogorpolitan, Jakarta
RSUD Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Rabu (11/2).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika hadir mewakili Bupati Bogor, didampingi Direktur RSUD Bakti Pajajaran dr. Yukie Meistisia A. Satoto beserta jajaran.
Sekda Ajat menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.
Menurutnya, penghargaan ini sejalan dengan arahan Bupati Bogor agar pelayanan publik diberikan secara optimal dan tidak merugikan masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini kami memiliki perwakilan dari Kabupaten Bogor yang masuk dalam kategori Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Ini patut kita syukuri bersama. Sesuai arahan Bapak Bupati dan juga Bapak Presiden, kami harus melayani sepenuh hati dan tidak menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Ajat.
Ia menambahkan, penghargaan tersebut merupakan yang pertama diraih perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor dalam kategori WBK.
Capaian ini diharapkan menjadi pemicu bagi perangkat daerah lain untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan.
Ajat mengungkapkan, tahun ini sekitar 10 perangkat daerah di Kabupaten Bogor akan kembali mengikuti penilaian Kemenpan RB.
Ia berharap pada 2026 semakin banyak unit kerja yang meraih penghargaan serupa, terutama pada sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil), serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
“Perbaikan tata kelola, termasuk melalui pemanfaatan teknologi, akan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan transparan di Kabupaten Bogor,” katanya.
Direktur RSUD Bakti Pajajaran dr. Yukie Meistisia A. Satoto mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil komitmen bersama seluruh civitas rumah sakit dalam membangun integritas dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
“Alhamdulillah, jerih payah kami berjuang selama bertahun-tahun, berbenah dengan dukungan Kemenpan RB, hari ini telah meraih hal yang kami banggakan,” ujarnya.
Menurutnya, kunci utama membangun Zona Integritas adalah keberanian untuk berubah dan komitmen kolektif dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan transparan.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa Zona Integritas bukan tujuan akhir reformasi birokrasi, melainkan instrumen untuk menjaga konsistensi kinerja dan integritas di lingkungan pemerintahan.
“Zona Integritas ini bukan tujuan akhir, bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan. Ini adalah bagian dari upaya menjaga konsistensi kinerja dan integritas pemerintah,” kata Rini.
Ia menjelaskan, penilaian Zona Integritas dilakukan pada tingkat unit kerja, berbeda dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menilai pada tingkat instansi. Melalui pendekatan tersebut, setiap unit kerja didorong menjadi agen perubahan di lingkungannya.
Rini berharap, para penerima penghargaan dapat menularkan praktik baik dan terus berinovasi sehingga semakin banyak unit kerja yang menjadi “Pulau Integritas” di lingkungan pemerintahan.***
