Bogorpolitan.com, Leuwiliang
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, pemekaran Kabupaten Bogor Barat tidak bisa hanya berhenti di tataran wacana.
Menurutnya, pemekaran hanya akan terwujud jika seluruh elemen bersatu dan prosesnya dijalankan secara realistis, terukur, serta berbasis kesiapan nyata.
Hal itu disampaikan Rudy saat membuka Lokakarya dan Pelantikan Pengurus Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPP KBB) di Gedung SBS Premier Venue, Rabu (17/12). Ia mengajak seluruh pihak melakukan evaluasi bersama atas perjuangan pemekaran Bogor Barat yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun.
“Kalau kita benar-benar ingin Kabupaten Bogor Barat mekar, kuncinya satu, kebersamaan. Jangan bawa warna partai atau golongan. Yang diperjuangkan adalah kepentingan masyarakat Bogor Barat,” kata Rudy.
Ia menegaskan, sejarah tidak akan mencatat latar belakang politik siapa pun, melainkan siapa yang bekerja dan benar-benar berjuang untuk rakyat. Karena itu, Rudy meminta seluruh elemen meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Rudy juga mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan langkah konkret pemekaran. Salah satunya dengan mengajukan permohonan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat kepada PTPN pada Agustus 2025, yang secara prinsip disetujui pada November 2025.
“Calon ibu kota tetap direncanakan di Kecamatan Cigudeg, sesuai hasil kajian dan keputusan para tokoh Bogor Barat,” ujarnya.
Selain kesiapan lahan, Pemkab Bogor juga mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Bogor Barat. Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan jalan, kawasan permukiman, dan fasilitas dasar, termasuk akses jalan Malasari hingga perbatasan Sukabumi yang selama puluhan tahun belum tersentuh pembangunan.
“Kami tidak banyak bicara. Kami bekerja dengan data dan fakta. Infrastruktur Bogor Barat kami siapkan sekarang, bukan tahun depan,” tegas Rudy.
Saat ini, kata Rudy, pemekaran Kabupaten Bogor Barat telah masuk tahap Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Pemerintah daerah menargetkan penyelesaian administrasi dan land clearing pada 2026, pembangunan infrastruktur pemerintahan pada 2027, hingga operasional pelayanan publik pada 2028.
Ketua KPP KBB Yana Nurheryana menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Bogor, khususnya pembangunan di wilayah Nanggung dan Malasari yang selama ini dinilai tertinggal.
“Selama bertahun-tahun Nanggung dan Malasari nyaris tidak tersentuh pembangunan. Sekarang kami melihat bukti nyata, bukan sekadar narasi,” kata Yana.
Ia menilai kecintaan terhadap Kabupaten Bogor tidak ditentukan oleh asal-usul, melainkan dibuktikan lewat kerja nyata. Dimulainya pembangunan di wilayah barat pada 2025 yang ditargetkan rampung 2026 menjadi harapan baru bagi masyarakat.
Yana juga berharap aspirasi pemekaran Bogor Barat terus diperjuangkan hingga ke pemerintah pusat, agar pembangunan yang telah berjalan dapat berlanjut dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
