BogorPolitan – Kab. Bogor,
Sembilan (9) armada Damkar diparkirkan di halaman Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Namun hanya 4 yang bisa beroperasional, sisanya mobil Damkar dibiarkan rusak begitu saja.
Hal ini dikatakan Ketua LSM PENJARA PN Deddy Karim, kepada BogorPolitan.com, dibilangan Tegar Beriman, Senin 02/10/2023.
Ketua LSM PENJARA PN,Deddy Karim mengatakan, apa yang dikatakan masyarakat ada benarnya, banyaknya mobil Damkar yang rusak dan tidak terawat. Deddy Karim langsung menuju bengkel yang berlokasi di dua tempat, jalan Raya Bogor dan jalan Pondok Rajeg, ia melihat kondisi mobil Pemadam Kebakaran ada terparkir di halaman bengkel, kerusakan mobil Damkar beda- beda kerusakannya.
“Ada kepala selangnya yang bocor, kompresor rusak dan tombol RPM error tidak berfungsi, sangat miris,” ungkap Deddy Karim.
Padahal, Deddy menambahkan, pemeliharaan dan perawatan mobil Damkar itu ada anggarannya. Apakah Dinas damkar mempunyai hutang dengan ke pihak ketiga yang mengakibatkan mobil Damkar tidak bisa diperbaiki karena harus membayar hutang kepihak ketiga.
Agar tidak menjadi fitnah dan praduga, Deddy Karim akan berkordinasi dengan BPK RI sekaligus melampirkan alat bukti, untuk dukungan laporan agar mempermudah diauditnya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor.
“Personel Damkar kan selalu siaga, namun jika bertugas dengan armada yang seadanya bisa mempengaruhi pelayanan ke masyarakat, begitu juga keamanan dan keselamatan petugas saat bertugas harus diperhatikan juga resikonya karena berhubungan dengan nyawa seseorang,” tegasnya.
Menurut Deddy, setiap tahun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Joko Widi Utomo selalu menganggarkan anggaran perawatan dan pemeliharaan untuk armada mobil Damkar, namun nyatanya Lima mobil Damkar rusak dan tidak terawat.
“Disisi lain kami temukan berdasarkan hasil observasi di lapangan, Pegawai Angkatan 7 yang berjumlah 120 pegawai, tidak mendapatkan seragam dinas, seharusnya pegawai mendapatkan baju dinas, namun nyatanya 120 pegawai Angkatan 7 harus membeli baju dinas sendiri, Baju Dinas itu ada anggarannya, ini menjadi pertanyaan kami, anggarannya kemana , atau di gunakan untuk yang lain sampai pegawai tidak mendapatkan baju dinas?
Dari pengakuan salah seorang pegawai Dinas Damkar, Deddy mendapati di salah satu Sektor Kantor Damkar, pegawai dan petugas sedang patungan untuk membeli Alat Tulis Kantor (ATK), setelah ditelaah beberapa pegawai sektor mengatakan sejak Kurang Lebih 8 bulan sudah tidak mendapatkan ATK lagi dari Kantor Damkar Cibinong.
“Atas temuan ini, kami LSM PENJARA PN, dengan tegas meminta BPK RI segera mengaudit Dinas Damkar Kabupaten Bogor, diduga anggaran lembaga tidak berdasarkan kebutuhan prioritas, hanya mengutamakan kepentingan hanya sebagian pihak – pihak untuk mendapat keuntungan sendiri – sendiri,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kadis Damkar Kabupaten Bogor belum bisa dihubungi Redaksi BogorPolitan.com. (And)
