Bogorpolitan.com || Cibinong
Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, mengajak seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui kegiatan Jabar Ngariung.
Acara yang digelar di Auditorium Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor pada Kamis (13/3) ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan di Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Dedy Mulyadi mengungkapkan beberapa persoalan besar yang tengah dihadapi Jawa Barat, seperti kemiskinan, pembangunan sekolah rakyat, serta optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang berbasis kinerja masyarakat penerima bantuan.
Selain itu, Dedy juga menyoroti dampak banjir yang kerap melanda beberapa wilayah di Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk membahas upaya mitigasi dampak kesehatan pasca-banjir.
Beberapa isu yang menjadi perhatian utama adalah penyakit menular, stunting, diabetes, gagal ginjal, hipertensi, serta tingginya angka kematian ibu dan anak.
“Semua ini harus disusun dalam kerangka kinerja yang memadai agar Jawa Barat dapat mencapai tujuan pembangunan yang optimal,” ujar Dedy Mulyadi.
Dalam pidatonya, Gubernur Dedy menekankan peran strategis Kabupaten Bogor dalam pembangunan Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa Bogor memiliki nilai historis sebagai pusat peradaban Kerajaan Sunda, sehingga siapa pun yang berkontribusi positif di Bogor akan memberikan dampak bagi daerah lainnya.
Karena itu, Pemprov Jabar berencana menjadikan Bogor sebagai pusat berbagai kegiatan pembangunan dan rehabilitasi lingkungan.
Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah evaluasi terhadap moratorium alih fungsi lahan hutan, perkebunan, dan lahan lainnya.
Kebijakan ini telah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perumahan serta Permukiman akan segera mengeluarkan izin serupa.
Selain itu, Pemprov Jabar juga merencanakan pembebasan lahan di sekitar sungai yang saat ini masih dikuasai individu atau pihak tertentu untuk dikembalikan kepada negara dan masyarakat.
Langkah ini melibatkan kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Jawa Barat telah bekerja terorkestrasi dengan para Menteri, termasuk Menteri PU. Kami berharap upaya ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam penanganan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup,” katanya.
Untuk mengatasi permasalahan lingkungan, Pemprov Jabar juga akan melakukan reboisasi dan normalisasi sungai di beberapa daerah aliran sungai.
Program ini mencakup pendalaman dan pelebaran sungai serta penanaman pohon endemik sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Menurut Dedy, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi bencana banjir, tetapi juga sebagai langkah jangka panjang untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
“Pembangunan yang terkoordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta menjadikan provinsi ini lebih maju dan ramah lingkungan,” pungkasnya.
