Bogorpolitan.com, Cibinong
Pemerintah Kabupaten Bogor memilih langkah yang tak biasa. Alih-alih menutup rapat urusan internal, Bupati Bogor Rudy Susmanto justru mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia masuk ke dapur pemerintahan daerah.
Langkah ini ditegaskan Rudy usai menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi program tahun 2025, sekaligus pembahasan rencana kerja dan program prioritas 2026 bersama KPK, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (20/1).
“Ini bukan sekadar rapat. Ini adalah cara kami membuka lembaran baru,” kata Rudy lugas.
Rudy menyebut, pendampingan KPK dibutuhkan agar setiap kebijakan strategis yang dijalankan Pemkab Bogor tidak keluar dari rel hukum.
Terlebih, berbagai aduan masyarakat dan sorotan publik belakangan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk berbenah.
“Pemkab Bogor secara resmi meminta KPK mendampingi sejumlah program strategis. Ini bagian dari evaluasi satu tahun pemerintahan kami,” ujarnya.
Salah satu isu paling krusial yang dibedah dalam pertemuan tersebut adalah soal pertambangan dan alih fungsi lahan dua sektor yang selama ini kerap memantik polemik di Kabupaten Bogor. Pembahasan sektor pertambangan sendiri dijadwalkan berlangsung selama dua hari.
Tak hanya itu, Rudy juga menyebut beberapa proyek strategis lain yang diminta untuk dikawal bersama, mulai dari pemberian lahan untuk jalan khusus angkutan tambang dan barang, pembangunan Jalan Rancabungur-Leuwiliang, hingga sejumlah program prioritas lain yang masih akan dikaji lebih dalam.
Menariknya, Rudy menegaskan bahwa pengawalan ini tak hanya melibatkan KPK. Aparat penegak hukum lain seperti Kejaksaan Negeri dan Polres Bogor juga akan dilibatkan.
“Kami ingin semua langkah pembangunan dikawal secara terbuka dan akuntabel. Pemerintahan yang sehat tidak bisa berjalan sendiri,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, KPK pun memberi catatan penting. Direktur Koordinasi dan Pengawasan (Korsup) Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi peningkatan skor integritas Pemkab Bogor yang pada 2025 mencapai angka 73,8.
“Ini menunjukkan ada perbaikan tata kelola di bawah kepemimpinan Bupati Bogor,” ujar Bahtiar.
Namun, apresiasi itu datang bersama peringatan. KPK menyoroti delapan bidang tata kelola pemerintahan, di mana secara nasional banyak daerah justru mengalami penurunan kinerja, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa, perencanaan, serta penganggaran.
Dalam konteks ini, Bahtiar menyebut komitmen kepala daerah menjadi kunci. Ia menilai, Bupati Bogor telah menyampaikan tekad untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada 2026.
Selain tata kelola pemerintahan, KPK menilai sektor pertambangan di Bogor membutuhkan penanganan serius dan kolaboratif karena melibatkan banyak kewenangan lintas instansi.
“KPK akan berkolaborasi dengan Pemkab Bogor, Kejaksaan, Kepolisian, Pemerintah Provinsi, dan pihak terkait lainnya,” kata Bahtiar.
Ia mengingatkan, jika aktivitas pertambangan tetap berjalan, maka manfaat ekonominya seperti pajak dan pendapatan daerah harus benar-benar sebanding. Sebab, dampak lingkungan yang ditinggalkan bisa menjadi beban anggaran besar di masa depan.
Ke depan, KPK akan memfasilitasi koordinasi, melakukan analisis kelemahan, menyusun langkah tindak lanjut, serta mengawasi proses perbaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
