Puluhan Rumah Porak Poranda Diterpa Puting Beliung

Laporan : Sandi / Eka rufa||

Cianjur – BogorPolitan.com,

Sebanyak belasan hingga puluhan atap rumah warga di Kecamatan Sukaresmi porak poranda usai diterpa angin puting beliung pada hari Rabu 6 April 2022, sekira pukul 15.00 WIB kemarin.

Kepada wartawan, salah seorang warga Kp Ciwalen Pasar Desa Ciwalen Kec Sukaresmi, dirinya mengatakan, angin bergerak dari arah timur utara tepatnya dari daerah Cikundul kemudian mengarah ke daerah Ciwalen Pentas dan masuk ke Kp Ciwalen pasar.

“Kejadiannya sekira pukul 15.00 WIB hari Rabu 6 April 2022 kemarin sore. Kurang lebih dalam waktu 10 menit angin puting beliung memporak porandakan rumah warga,” kata warga yang enggan disebutkan namanya, Kamis (07/04/ 2022) dalam voicenote WhatsApp nya kemarin.

Ia melanjutkan, atas terjadinya peristiwa alam tersebut sebanyak belasan bahkan puluhan rumah mengalami kerusakan terutama pada bagian atapnya.

“Untuk diwilayah keRTan saya paling juga ada 15 atap rumah yang porak poranda. Tapi kalau ditotalkan dari keseluruhannya seDesa Ciwalen pasti lebih, ” ucapnya.

Masih dikatakan warga, mungkin tak hanya itu saja besar kemungkinan di Desa Kawungluwuk tetangga Desa Ciwalen pun mengalami hal serupa.

“Ya mungkin di Desa Kawungluwuk juga banyak korban angin puting beliung, ” terangnya.

Menurut informasi untuk korban jiwa memang tidak ada, namun untuk kerugian – kerugian bagian rumah/bangunan, greend house/saung – saung bunga yang hancur serta plang salah satu mini market yang lepas serta kerusakan – kerusakan lainnya kurang lebih mencapai ratusan juta rupiah.

Atas telah terjadinya peristiwa alam tersebut, segenap warga, kin tengah berupaya membereskan puing – puing bangunan yang hancur secara bergotong royong.

Presiden Digugat Advokat

BogorPolitan – Jakarta,

Advokat Menggugat Presiden

Advokat menggugat tindakan Presiden yang tidak menerbitkan PERPRES Fiktif Positif pasca perubahan Pasal-pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan oleh UU Cipta Kerja yang mencabut kedudukan PTUN dalam menangani upaya Fiktif Positif, Senin 31/05/2021.

Penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (atau yang biasa disebut upaya Fiktif Positif), didasarkan pada Ketentuan Norma Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292.
Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, mengatur tentang Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Namun Permohonan ini tidak mendapatkan jawaban oleh Presiden lebih dari 10 hari kerja, Artinya dalam hal ini, Presiden telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD). Oleh karenanya dengan ini Pemohon akan akan menempuh upaya hukum dengan Mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) ke PTUN sebagaimana saluran hukum yang telah diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, serta Perma No. 2 Tahun 2019.

Written by Kusnadi SH MH

error: Content is protected !!