Laporan : Eka Rufa ||
Bogorpolitan.com – Cianjur,
Bentrokan di Pasar Bojong Meron menguak dilema klasik yang dihadapi pemerintah daerah: menata kota agar tertib dan modern versus menghadapi resistensi dari warga yang merasa hak ekonominya terganggu, Selasa (11/10/2025).
Pemerintah Kabupaten Cianjur, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, bersikukuh bahwa relokasi adalah bagian dari program penataan kawasan yang lebih besar.
“Lokasi baru sudah dilengkapi fasilitas parkir yang luas, sanitasi yang baik, dan sistem pengelolaan sampah. Ini untuk kenyamanan bersama dan menciptakan image pasar tradisional yang bersih,” jelas Kadis Dagin dalam rilis resmi.
Namun, niat baik itu terbentur pada implementasi di lapangan.
Sementara itu, Kasatpol PP Cianjur, Djoko Purnomo, membenarkan adanya penolakan dari sebagian kecil pedagang. Ia menyebut penertiban kali ini melibatkan sekitar 400 petugas gabungan.
“Tadi memang ada pro dan kontra. Tapi sebagian besar pedagang sudah menertibkan lapaknya sendiri. Dari sekitar 200 pedagang lebih, hanya sekitar 40 yang bertahan dan akhirnya kami tertibkan,” jelas Djoko.
Djoko menegaskan, pedagang akan direlokasi secara bertahap ke Pasar Induk Cianjur. Petugas juga akan disiagakan setiap hari untuk mencegah pedagang kembali berjualan di lokasi tersebut.
“Nantinya Bojongmeron City Walk akan dikembalikan ke fungsi utamanya sebagai ruang terbuka publik,” ujarnya.
“Kami punya tugas untuk menertibkan. Pedagang yang berjualan di bahu jalan jelas mengganggu kelancaran lalu lintas dan kebersihan. Ini aturan,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua LSM Cianjur Peduli, Ahmad Faisal mengatakan, sikap pemerintah dinilai terlalu birokratis dan kurang empati. Pemberian surat pemberitahuan dianggap tidak cukup tanpa dialog yang melibatkan aspirasi pedagang.
“Ini soal cara. Apakah yang diutamakan, tertibnya pasar atau hidupnya para pedagang? Seharusnya kedua-duanya bisa berjalan,” ujarnya.
Dari kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah tentang pentingnya komunikasi dua arah dan pendekatan humanis dalam setiap kebijakan publik, terutama yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.***
