BogorPolitan – Bogor
Liputan : Retno Handayani ||
Sudah hampir dua tahun, dunia dikejutkan oleh sebuah krisis kesehatan yang
menyerang jutaan nyawa manusia. Pandemi COVID-19 menjadi bencana alam terbesar yang mengharuskan warga dunia mengalami banyak kerugian akibat kehilangan orang terkasih, pekerjaan, pendidikan, ruang, dan kesempatan. Di Indonesia, jumlah kasus COVID-19 hingga awal November 2021 mencapai 4.25 juta kasus dengan jumlah meninggal sebanyak 144.014 orang.
Jumlah kasus ini jelas bukan angka semata. Di baliknya ada keluarga-keluarga yang
dilanda kesedihan mendalam karena kehilangan, kesulitan mendapatkan akses kesehatan, serta mengalami penurunan pendapatan secara drastis akibat pemutusan hubungan kerja dan kebangkrutan usaha.
Menyikapi kondisi tersebut, PAMFLET menjalankan program ACTION (Active Citizen Building Solidarity in Response COVID-19) bersama konsorsium yang terdiri dari Hivos dan empat mitra lainnya yaitu: SAPDA, KAPAL Perempuan, CISDI, dan PUPUK dengan dukungan Uni Eropa bermaksud melakukan asesmen, sosialisasi dan edukasi seputar advokasi bantuan sosial pemerintah bagi kalangan orang muda dari kelompok marjinal. Untuk diketahui PAMFLET ialah organisasi berbasis hak asasi manusia yang
bertujuan untuk menciptakan partisipasi gerakan orang muda dalam isu politik dan demokrasi di Indonesia. Selama 8 tahun berdiri, PAMFLET melakukan pengaktivasian, penguatan, dan juga pengelolaan informasi bagi gerakan orang muda khususnya di isu-isu seputar kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender, keberagaman, serta isu lain yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan.
Setelah melaksanakan Diskusi Kelompok “Pemetaan dan Advokasi Bantuan Sosial Pemerintah” di 5 area implementasi: Yogyakarta, Makassar, Lombok Timur, Kabupaten Bogor dan Jakarta Timur pada bulan September – Oktober 2021. Hasil yang
didapat secara umum mengenai pemetaan dan advokasi dana bantuan sosial Pemerintah adalah bahwa kelompok orang muda masih banyak yang belum memahami akses terhadap bantuan sosial di masa pandemi, sebagian belum pernah dilibatkan dalam forum strategis seperti MUSRENBANG, belum tersedianya kuota bantuan sosial khusus yang bersifat afirmatif terhadap kelompok orang muda yang termarjinalkan (kelompok populasi kunci ODHA dan pengguna NAPZA, minoritas gender dan seksual, kelompok disabilitas, dan remaja),
kurangnya data dan keterjangkauan pemerintah terhadap kelompok-kelompok orang muda termarjinalkan.
PAMFLET juga telah melaksanakan Pelatihan Advokasi Bantuan dan Perlindungan Sosial Pemerintah sebagai proses edukasi dan pengembangan kapasitas terhadap komunitas kelompok orang muda di 5 area implementasi Kabupaten Bogor masuk dalam 5 area implementasi tersebut.
Dalam pelatihan ini, peserta diminta untuk
menentukan projek yang akan diadvokasi kepada Pemerintah.
Dari kelompok organisasi yang masuk dalam populasi kunci salah satunya adalah kelompok pengguna Napza dari area Kabupaten Bogor ialah PKNB (Persaudaraan Korban Napza Bogor) yang mengikutsetakan perwakilan anggotanya yang dari awal sudah mengikuti kegiatan pelatihan advokasi yang diselenggarakan bulan desember tahun 2021 lalu.
Pada saat kegiatan tersebut perwakilan anggota dari PKNB sudah menyusun projek yang akan di audiensi kepada dinas yang sekiranya bisa di advokasi.
Bertempat di UPT Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) Dinas Sosial Kabupaten Bogor Rabu , 2/02/2002 kegiatan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Bogor diselenggarakan sebagai wujud implementasi dari susunan projek yang sudah disusun ketika pelatihan.
Projek yang disusun dari perwakilan PKNB merujuk pada misi PKNB yaitu Terpenuhinya seluruh hak asasi manusia korban Napza selayaknya warga negara pada umumnya tanpa terkecuali.
Kegiatan yang dihadiri perwakilan dari pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Bogor , Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyimak dengan seksama ketika para peserta mempresentasikan projek yang sudah ditentukan.
Sambutan baik datang dari Buchori Muslim, SH Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Susila & Korban Perdagangan Orang perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Bogor memastikan kelompok dari populasi kunci akan dilibatkan kegiatan yang berupa bimbingan yang nanti akan di fasilitasi oleh BLK (Balai Kegiatan Kerja) Kabupaten Bogor.
Karena adanya penyesuaian anggaran pada tahun 2022 ini kemungkinan bimbingan akan dilaksanakan pada bulan agustus.
Kegiatan yang diharapkan bisa memperkuat jejaring antar komunitas populasi kunci di masing-masing wilayah dengan
pemerintah dan yang paling terpenting mempermudah terhubungnya akses komunitas orang muda dengan program
pemerintah, sehingga penerima manfaat program pemerintah lebih tepat sasaran.
