BogorPolitan – Leuwiliang
By : Ipay
Program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) yang menjadi salah satu program unggulan Bupati Bogor, menjadi sorotan khusus Direktur Eksekutif Forum Perencanaan dan Percepatan Strategi Penataan Daerah Persiapan Otonomi (FORECAST) Kabupaten Bogor Barat, Drs. Lulu Azhari Lucky atau Ki Jalu
Obrolan santai bersama para aktivitas Kabupaten Bogor, penuh makna disela kegiatan di Gedung ATR/BPN Bogor Barat Jl Raya Moh Noh Nur ex Kantor Kecamatan Leuwiliang, Kamis, 19/01/2022.
Dalam kesempatan itu Ki Jalu menyampaikan pandangannya tentang adanya program Samisade yang dijalankan oleh Kepala Desa.
“Kegiatan pembangunan terkait program bupati bogor dalam Pancakarsa yaitu samisade, apabila dalam hal ini para kepala desa melaksanakan tidak sesuai spek serta tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan apalagi tidak selesainya program Samisade,” ungkapnya.
Ki Jalu dengan tegas mengingatkan, jika program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan kasusnya akan naik ke Kejaksaan, serta pihaknya mendukung penuh akan hal itu.
“Banyak juga program yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan kasus akhirnya ada di kejaksaan, dan Ki jalu akan mendukung penuh kepada kejaksaan untuk memeriksa kepala desa tersebut siapapun orangnya kepala desa itu apabila pengerjaan program Samisade ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,” ucapnya.
Sebetulnya, lanjut Ki Jalu, “tupoksinya pihak kecamatan ini sebagai skpd yang punya wilayah, artinya kegiatan apapun yang terkait dengan program apakah Samisade, atau pembangunan yang bersumber dari dana apbd ini bagian yang tidak terpisahkan yang mengawasi dan memonitoring itu adalah para camat dalam fungsi pengawasan, dan pembinaan,” terangnya.
Ki Jalu juga menyampaikan fungsi Camat dalam program yang dikelola oleh Desa, dalam hal penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
“Terlebih untuk program yang dikelola oleh desa, Camat itu harus betul-betul bukan hanya sekedar ngomong, tetapi harus turun kelapangan untuk mengarahkan kepala desa hal-hal yang baik, karena ini adalah dana apbd, yang mana bersumbernya duit dari rakyat untuk rakyat, kepala desa ini dipilihnya oleh rakyat, harusnya terbuka juga dengan rakyat, dan tidak ada yang dirugikan,” katanya.
