Laporan : Eka Rufa/Sandi ||
Cianjur – BogorPolitan.com
Sempat beredar pemberitaan bahwa Bupati Cianjur Herman Suherman berencana akan meminjam uang dengan nilai yang sangat fantastis dengan nilai bunga yang harus di bayarkan untuk membangun Cianjur.
Adanya pemberitaan tersebut jelas membuat masyarakat Cianjur bertanya – tanya, bagaimana cara membayarnya apalagi sektor perekonomian masyarakat bel terbangun secara utuh.
Lalu benarkah DPRD Kabupaten Cianjur akan menyetujui rencana pinjaman daerah tersebut.
Adanya rencana pinjaman daerah tersebut, saat ini memang mengundang banyak sorotan tokoh masyarakat Cianjur, karena banyak hal yang tidak tersosialisasikan untuk ketahui masyarakat khalayak.
Dikatakan salah seorang tokoh elemen masyarakat yang juga ketua DPD Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Cianjur, Hendra Malik, ini masalah yang sangat serius masyarakat harus tahu, se urgent apakah Pemda Cianjur membutuhkan uang sebanyak itu.
“Saya rasa Pemda Cianjur harus berhati-hati, apa urgensinya hingga harus melakukan pinjaman daerah sebanyak itu dan DPRD Cianjur, itu mewakili masyarakat yang mana hingga mereka berani untuk menyetujui pinjaman daerah tersebut,” kata Hendra Malik, Sabtu (27/08/2022) kemarin.
Hendra menanyakan siapa yang akan bertanggung jawab, apakah Pemda atau DPRD ketika nantinya tidak sesuai dengan perhitungan yang sudah dibuat. Intinya jangan sampai masyarakat – masyarakat juga yang kena imbasnya.
“Saya meyakini bahwa mayoritas masyarakat Cianjur tidak mengetahui rencana pinjaman daerah ini. Apakah masyarakat pernah diajak diskusi dan dimintai pendapat terkait hal itu, secara sosialisasinya saja hingga saat ini tidak ada. Nah, kalau memang tidak ada, lalu atas nama siapa DPRD menerima usulan tersebut, apakah ada kepentingan di balik ini semua,” ujarnya.
Secara global sambung Hendra, masyarakat Cianjur tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan di pinjam, berapa % bunga pertahunnya, berapa lama pinjaman itu harus dilunasi, anggarannya dari mana untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.
“Kalau tujuannya untuk masyarakat umum, lantas kenapa tidak ada transparansi kepada masyarakat, jadi jangan korbankan masyarakat hanya untuk kepentingan politik, golongan apalagi kepentingan pribadi. DPRD harus jadi wakil rakyat jangan malah jadi pemulus, karena baru kali ini saya mendengar Pemkab Cianjur mengusulkan pinjaman daerah hingga berjalan mulus mendapat restu hingga akan di setujui DPRD,” tutupnya.
Ditemui terpisah, tokoh masyarakat pemuda dan olahraga Deni Sunarya alias mang Gawel, dirinya mengatakan, apa yang akan dilakukan Pemda Cianjur soal pinjaman ini tak masuk akal dan tidak realistis, harusnya Bupati Cianjur tidak perlu memaksakan kehendak karena terkesan ada maksud terselubung dan ada kepentingan politik.
“Biaya pinjaman itu mahal dan bunganya juga besar, tapi ini seolah dipaksakan dan ada sesuatu, apakah ada pengusaha yang sudah membayar untuk pekerjaan proyek sehingga soalnya pinjaman ini, sehingga dipaksakan melakukan peminjaman kan harus ada jaminan,” kata Deni Gawel Sunarya, Minggu (28/08/2022) saat ditemui di syukuran hari nelayan di Cidaun.
Masih dikatakan mang Gawel, kalau berbicara untuk pembangunan itu memang bagus, tapi juklas juknisnya harus jelas dan transfaran. Artinya jangan sampai melakukan peminjaman untuk pembangunan tapi tidak memikirkan resikonya, apalagi kalau hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan semata.
“Kami bersama yang lainnya, akan meminta DPRD Cianjur untuk mempertimbangkan kembali, kalau memang tidak jelas mending nggak usah disetujui dan harus diketahui masyarakat khalayak. Karena sampai saat ini kan tidak ada sosialisasinya dan sudah bukan rahasia umum lagi pemerintah biasanya kalau ada proyek gede itu seperti arisan pasti pemenangnya Si A, jadi kalau dipaksakan artinya sudah dikondisikan,” ungkapnya.
Yang lebih parahnya lagi, sambung mang Gawel, Bupati Cianjur selalu mengatakan PAD selalu meningkat, yang menjadi pertanyaan meningkat pendapatannya atau hutangnya.
Nah dengan seperti itu, berarti Bupati Cianjur sudah berbohong karena pengajuan pinjaman oleh pemkab ke bank tersebut tidak realistis dengan apa yang diucapkannya.
“Ya bagaiamana masyarakat mau percaya PAD meningkat kalau harus melakukan peminjaman uang ke Bank. Kalau memang benar meningkat mana buktinya itu harus jelas, tidak perlu ngutang dan harus meminjamkan kalau benar meningkat, ” tegasnya.
Benar atau tidaknya peminjaman daerah disetujui pihak DPRR, hinggq saat ini belum ada kejelasan terhadap wartawan untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
