Bogorpolitan.com-Bogor
Laporan : Retno Handayani
Kembang api masih terdengar dari kejauhan ketika seorang ibu di pinggiran Bogor membereskan map plastik berisi fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Anak laki-lakinya masih di Lembaga Rehabilitasi rujukan proses hukum. Besok pagi si Ibu harus ke Lembaga Rehabilitasi Narkotika Rujukan proses hukum yang nyaris tanpa libur operasi, seperti waktu pandemi Covid-19 menerpa negeri ini, mereka tidak pernah libur. Ia tidak tahu apa resolusi tahun barunya. Yang ia tahu, tabungan keluarga habis, surat gadai menumpuk dan asset hilang. Ia juga tahu, setiap kali mendengar sirene, dadanya mengeras. Tahun baru datang, tetapi hidupnya tetap berada di titik yang sama. Cerita semacam ini tidak muncul dalam pidato awal tahun. Tidak masuk laporan kinerja. Tidak pernah disebut sebagai capaian atau kegagalan. Ia hanya ada di rumah-rumah sunyi yang jarang dilihat.
Tahun baru selalu datang dengan suara. Petasan, doa, resolusi, pidato. Pemerintah ikut bersuara, menyebut evaluasi, perbaikan, dan komitmen. Tetapi ada orang-orang yang tidak ikut merayakan. Mereka menutup tahun dengan cemas dan membuka tahun dengan takut. Mereka adalah kelompok yang selalu berada di pinggir narasi perang terhadap narkotika. Bagi mereka, pergantian ke 2026 tidak membawa perubahan berarti. Aparatur tetap datang dengan logika penindakan. Proses hukum berjalan tanpa banyak ruang untuk melihat konteks hidup seseorang. Rehabilitasi tetap sulit diakses, bersyarat, dan sering kali terasa seperti hukuman yang dibungkus bahasa pemulihan.
Padahal, kerangka kebijakan yang mengakui pendekatan kesehatan bukan hal baru. Aturan yang memungkinkan rehabilitasi dan perlakuan non-punitif sudah lama tersedia. Persoalannya bukan pada ketiadaan hukum, melainkan pada cara kebijakan itu dijalankan. Di lapangan, pengguna narkotika masih diperlakukan sebagai ancaman yang harus segera disingkirkan dari ruang publik, bukan sebagai warga yang sedang sakit atau setidaknya berada dalam kondisi rapuh. Awal tahun biasanya diisi dengan target baru. Jumlah penindakan, jumlah pengungkapan, jumlah perkara. Semua terukur, semua rapi. Tetapi tidak ada target tentang berapa keluarga yang tidak kehilangan pencari nafkah. Tidak ada indikator tentang berapa anak yang bisa tetap bersekolah. Tidak ada catatan tentang trauma hukum yang menetap lama setelah perkara selesai.
Dari pola inilah lahir korban yang jarang disebut secara resmi. Mereka bukan bandar, bukan pengendali jaringan, melainkan pengguna, buruh, pekerja informal, mahasiswa, orang-orang biasa. Mereka dan keluarganya menanggung beban yang seharusnya ditangani oleh sistem. Tabungan habis untuk biaya hukum dan pemulihan yang tidak murah. Pekerjaan hilang karena stigma. Relasi keluarga rusak oleh ketakutan dan ketidakpastian. Semua dianggap sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan. Pendekatan ini terus dipertahankan seolah tidak ada pilihan lain. Kritik kerap dianggap melemahkan upaya penegakan. Usulan pemulihan dicurigai sebagai sikap lunak. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Otoritas publik memilih jalur paling mudah, menghukum mereka yang paling lemah, sambil mempertahankan citra ketegasan.
Yang jarang dibicarakan adalah hasil nyatanya. Peredaran narkotika tidak berhenti. Akses tetap terbuka. Barang tetap ditemukan. Tetapi korban terus bertambah. Artinya, yang benar-benar bekerja dari kebijakan ini bukanlah pencegahan, melainkan produksi penderitaan yang berulang.
Di awal 2026, ironi itu Kembali akan terasa. Pemerintah menutup tahun dengan laporan keberhasilan, sementara keluarga korban menutup tahun dengan utang dan rasa malu. Target baru diumumkan, sementara korban membuka tahun dengan ketidakpastian. Tidak ada mekanisme yang sungguh-sungguh memastikan mereka dipulihkan, bukan sekadar diproses. Pendekatan yang memisahkan korban dari kejahatan, menghadirkan asesmen dini, dan menjamin rehabilitasi sebagai hak sebenarnya bukan gagasan radikal. Ia hanya tidak pernah ditempatkan sebagai prioritas utama. Selama indikator keberhasilan masih mengagungkan penindakan, pemulihan akan selalu berada di pinggir kebijakan. Perang terhadap narkotika, dalam praktiknya, lebih sering menjadi perang terhadap orang-orang yang paling mudah dijangkau. Mereka yang tidak punya pengacara mahal. Mereka yang tidak punya posisi tawar. Mereka yang tidak punya ruang untuk menjelaskan konteks hidupnya sendiri. Ketika sistem gagal menjangkau jaringan besar, yang dikorbankan adalah individu-individu di lapisan terbawah.
Tahun baru sering disebut sebagai momentum refleksi. Tetapi refleksi kehilangan makna jika tidak diikuti perubahan arah. Selama para pengambil kebijakan lebih rajin menghitung perkara daripada menghitung kehidupan, pola ini akan terus berulang. Tahun berganti, korban tetap sama. Bagi mereka yang menjadi korban, tahun baru hanyalah angka. Ia tidak membawa harapan baru, tidak membawa perlindungan, tidak membawa rasa aman. Yang ada hanya kelanjutan dari proses yang tidak mereka pahami sepenuhnya, tetapi harus mereka jalani dengan segala keterbatasan. Di tengah riuh resolusi 2026, ada orang-orang yang hanya berharap satu hal sederhana: tidak diperlakukan sebagai musuh di negeri sendiri. Harapan itu terdengar kecil. Tetapi justru di situlah ukuran paling jujur dari sebuah kebijakan publik.
