Bogorpolitan – Kota Bogor,
Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna pada Senin sore untuk membahas sejumlah masalah di bidang ekonomi. Sidang kabinet itu digelar di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 8 Juli 2019.
Dalam pengantarnya, Presiden meminta para menteri dan anggota Kabinet Kerja untuk mewaspadai data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam data BPS itu, tercermin nilai ekspor dan impor Indonesia mengalami penurunan.
Ekspor Indonesia selama Januari-Mei 2019 secara _year on year_ turun 8,6 persen. Sementara untuk impor, selama periode Januari-Mei 2019 juga turun 9,2 persen secara _year on year_. Hal ini berarti neraca perdagangan Indonesia sampai Mei 2019 mengalami defisit sebesar USD2,14 miliar.
“Coba dicermati angka-angka ini. Kenapa impor begitu sangat tinggi? Impor migas (minyak dan gas) ini, naiknya gede sekali. Hati-hati di migas. Pak Menteri ESDM, juga Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini. Karena remnya paling banyak ada di situ,” ujar Presiden.
Terkait dengan ekspor, Kepala Negara menilai banyak peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS), menurut Presiden, harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor ke AS.
“Kesempatan ekspor kita ke Amerika ini besar sekali, dengan adanya pengenaan tarif tinggi atas barang atau produk dari Tiongkok. Ini peluang kita untuk menaikkan kapasitas produksi dari pabrik-pabrik atau industri-industri,” lanjut Jokowi.
Presiden juga mendorong seluruh jajaran Kabinetnya untuk memberikan insentif-insentif pendukung bagi setiap peluang ekspor yang ada. Diharapkan para pelaku usaha bisa lebih kuat menembus pasar internasional.
“Kalau kita tidak bisa memberikan insentif-insentif khusus bagi eksportir kecil, sedang atau pun besar. Atau insentif berupa suku bunga misalnya, ya sulit untuk mereka bisa menembus ke pasar ekspor tradisional maupun ke pasar yang baru,” tegas Kepala Negara.
Presiden juga membahas hambatan investasi, terutama yang terkait kemudahan berusaha.Kepala Negara lagi-lagi mengingatkan para menterinya, agar selalu mempermudah izin usaha. Terutama untuk investasi yang berkaitan dengan ekspor dan barang-barang substitusi impor.
“Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu. Dari Kementerian Kehutanan misalnya, pengurusan izin lahan masih lama. Urusan kecil, tapi ya ini menghambat,” kata Presiden.
Sementara di bidang pariwisata, Kepala Negara mencontohkan kondisi di Manado, Sulawesi Utara, yang dikunjungi pekan lalu. Menurut Jokowi, banyak pihak yang ingin membangun hotel di Manado, tetapi terkendala masalah perizinan yang tidak segera terselesaikan.
“Kalau bicara detail, kita ini terbelit rutinitas dan tidak berani melihat problem dan tantangan-tantangan yang riil kita hadapi. Sampai kapanpun kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya kira kerja yang terintegrasi, kerja tim antarkementerian, yang harus didahulukan,” tandasnya.
Reporter : Erwinsyah
