BogorPolitan.com – Sukajaya
Pemerintah Kabupaten Bogor kembali melanjutkan komitmennya dalam penanganan dampak bencana dengan menyerahkan 409 sertifikat hunian tetap (huntap) kepada warga di tiga desa terdampak bencana, yakni Desa Urug, Desa Sipayung, dan Desa Sukaraksa.
Penyerahan dilakukan saat kunjungan kerja Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Jaro Ade ke Kampung Adat Urug, Kecamatan Sukajaya, Rabu (28/5).
Dalam sambutannya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menjelaskan bahwa 409 sertifikat yang diserahkan tersebar di tiga desa, yaitu Desa Urug sebanyak 190 sertifikat, Desa Sipayung 88 sertifikat, dan Desa Sukaraksa 131 sertifikat.
Teuku juga memaparkan bahwa pembangunan huntap di Kabupaten Bogor dilakukan di 37 lokasi yang mencakup 24 desa di tujuh kecamatan. Hingga saat ini, sebanyak 3.871 unit telah selesai dibangun.
“Tahun 2025 kami bangun lagi 400 unit, sehingga total menjadi 4.271 unit. Masih tersisa 350 unit yang akan dibangun pada 2026 dari target total 4.621 unit,” ujarnya.
Dia membeberkan anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp380 miliar dari APBD untuk program huntap ini.
Tak hanya pembangunan rumah, anggaran tersebut juga mencakup penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) seperti air bersih, penerangan jalan umum (PJU), dan infrastruktur pendukung lainnya.
Terkait program sertifikasi, Teuku menyebutkan bahwa masih ada sekitar 1.500 sertifikat lagi yang tengah dalam proses penyelesaian bersama BPN dan ditargetkan rampung tahun ini.
“Insyaallah tahun ini kita bisa menyelesaikan 1.500 sertifikat yang sedang berproses,” ucapnya.
Sementara Bupati Rudy menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari langkah awal penyelesaian dampak bencana alam yang terjadi pada tahun 2020 dan sebagian pada 2024.
“Ini merupakan tahap awal dari upaya kami menuntaskan dampak bencana tahun 2020. Bahkan, sebagian penerima sertifikat juga merupakan korban bencana tahun 2024,” ujar Rudy.
Rudy juga mengapresiasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah 1 Kabupaten Bogor yang dinilai cepat dan responsif dalam mempercepat proses sertifikasi lahan.
“Belum sebulan menjabat, BPN sudah menunjukkan komitmen luar biasa. Kami optimistis karena secara administratif data sudah lengkap. Tinggal menunggu proses lanjutan di kantor pertanahan,” tukasnya.
