BogorPolitan.com – Cibinong
Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Rapat Audiensi Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Ruang Rapat Wakil Bupati, Cibinong, Kamis (24/7/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, mewakili Bupati Bogor.
Dalam rapat tersebut, Jaro Ade menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam pengawasan peredaran obat dan makanan, demi melindungi masyarakat dari produk yang tidak sesuai ketentuan atau berbahaya bagi kesehatan.
“Kita ingin pastikan dari hulu, mulai dari produk makanan hingga obat-obatan, benar-benar aman untuk masyarakat, termasuk yang dikonsumsi anak-anak dan dijual di koperasi UMKM,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya kolaborasi terpadu antara perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan, serta lembaga terkait lainnya seperti Balai POM, aparat penegak hukum, Satpol PP, hingga BNN. Pendekatan yang digunakan, menurutnya, harus mengedepankan pembinaan ketimbang hanya penindakan.
Wakil Bupati Bogor juga mendorong diadakannya pertemuan lintas lembaga guna merumuskan strategi pencegahan secara menyeluruh, termasuk untuk menanggapi peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan bahan kimia di kalangan pelajar.
“Kami menyadari, dengan populasi Kabupaten Bogor yang besar dan posisi strategis secara nasional, setiap isu mudah menjadi perhatian publik. Maka kami mohon kesempatan untuk berbenah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga nama baik daerah melalui langkah-langkah yang konstruktif dan terbuka.
“Kami terbuka untuk kolaborasi, terus terang menyampaikan data, dan siap menindaklanjuti setiap temuan sesuai tupoksi masing-masing,” pungkas Jaro Ade.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mendampingi Pemkab Bogor dalam mewujudkan sistem pengawasan pangan dan obat yang kuat.
“Kami akan terus mendampingi Kabupaten Bogor menuju pangan aman dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan adalah kunci utama,” tukasnya.***(Ads)
