BogorPolitan – Ciampea,
Pemberian Harapan Palsu (PHP) sepertinya dialami juga oleh warga Kecamatan Ciampea untuk menikmati wajib belajar 9 tahun dalam upaya memudahkan aksesibilitas layanan pendidikan serta pemerataan pendidikan di Kabupaten Bogor.
Pasalnya, rencana pembangunan SMP Negeri 2 terancam gagal dibangunkan oleh Pemkab Bogor melalui Dinas Pendidikan. Padahal, beberapa lokasi lahan sudah disiapkan, tanpa harus membeli.
“Di Kecamatan Ciampea SMP Negeri 2 itu adalah sebuah kebutuhan bukan lagi keinginan masyarakat dan Pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya,” ujar Camat Ciampea, Yudi Santosa kepada BogorPolitan beberapa waktu yang lalu dikantornya.
Menurutnya, hal ini dilihat dari 13 Desa se-Kecamatan Ciampea yang hanya ada 1 SMP Negeri. Itupun kualitas sarana dan prasarananya tidak maksimal. Dengan sistem yang berlaku sekarang ini seperti zonasi dan seterusnya, untuk keberadaan SMP Negeri 2 itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Di Musrenbang, tiap tahun diusulkan dan yang terakhir ada informasi yang menggembirakan bagi masyarakat Ciampea untuk pembangunan SMP Negeri 2. Kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, kami mengusulkan 3 lokasi, yang rata-rata tidak harus mengeluarkan biaya pembelian lahan,” jelasnya.
Tentunya, masih kata Yudi, kami juga merasa harus ikut menjelaskan kepada masyarakat, seandainya pembangunan ini tidak jadi.
“Tetapi kami tetap berharap bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan, pertimbangan bahwa lahan yang sudah ada, SMP Negeri 2 ini tetap menjadi prioritas pembangunan,” tutupnya. (And)
