BogorPolitan – Kab. Bogor,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor menanggapi serius tentang adanya pelatihan aplikasi Desa Digital berbasis NIK yang diikuti puluhan operator desa se-Kabupaten Bogor dan dihadiri Koordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping Desa Kabupaten Bogor, Dadan Muto’an.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, pelatihan Pemerintahan desa itu target digitalnya apa, Desa Digital itu di satu sisi untuk memuat data desa apakah memungkinkan.
“Yang kedua adalah mekanisme pelayanan, itu syaratnya,” ungkapnya, ketika diwawancarai BogorPolitan.com saat Kirab Bendera Pusaka di Pendopo Malasari, Sabtu 09/08/2025.
Ada point penting yang harus diketahui oleh Pemerintah Desa. Digitalisasi desa itu adalah tindak lanjut dari program Sekolah Pemerintahan Desa dan setiap desa yang sudah mengikuti Sekolah Pemerintahan Desa, baru bisa melaksanakan kegiatan itu sepanjang diusulkan di APBDes.
“Jadi, desa desa juga hari ini harus tahu, apakah mereka sudah lulus dari Sekolah Pemerintahan Desa atau belum. Kan hari ini baru 290 desa yang mengikuti Sekolah Pemerintahan Desa, ada kurang lebih sekitar 126 desa yang lulus dan itu tersebar di setiap kecamatan,” jelasnya.
Buat yang sudah lulus, Renaldi melanjutkan, mereka bisa mengusulkan kegiatan itu untuk tahun 2026 setelah dimasukan didalam rancangan APBDes masing masing
“Pemerintah Desa kan berhak menolak juga, bila ada tawaran dari pihak ketiga. Semua kewenangan di desa itu harus berdasarkan usulan dan aspirasi tiap desa tergantung dengan skala prioritas di desa,” tegasnya.
Ada beberapa desa yang sudah melaksanakan tapi tetap pakemnya dari Universitas IPB. Nanti IPB akan melakukan pendampingan, penggunaan alat, pengolahan data sampai publish datanya seperti apa.
“Yang pasti harus tau dulu maksud dan tujuan digitalisasi dasarnya seperti apa. Digitalisasi desa ini kita harap temen temen desa membagi kedalam dua hal penting yaitu data desa yang kuat, desa berbasis data digital dan pelayanan berbasis digital yang akan kita mulai di tahun depan,” ucapnya.
Terkait pagu anggaran, Renaldi menjelaskan, harus sesuai dengan bantuan keuangan akselerasi desa tahun depan. Digitalisasi desa itu adalah salah satu program tambahan setelah bantuan keuangan Insfratruktur.
“Nilai Anggarannya antara 50 sampai 100 tergantung dengan kondisi dan potensi desa masing-masing. Kita harap temen temen desa untuk memprioritaskan dulu apa yang penting seperti pengelolaan sampah,” tandasnya (And)
