Laporan : Sandi ||
BogorPolitan.com – Cianjur,
Hampir satu tahun pasca bencana pergeseran tanah (longsor) yang melanda Cianjur Selatan pada 2024, ribuan korban masih hidup dalam ketidakpastian. Perwakilan korban, Nana Mulyana, menyatakan kekecewaannya atas lambatnya realisasi bantuan yang dijanjikan pemerintah saat audiensi dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Cianjur, Senin (29/09/2025).
“Pada intinya kami meminta kepastian dari pemerintah. Sampai saat ini sudah hampir satu tahun, belum ada realisasinya. Itu intinya,” tegas Nana usai audiensi.
Ia menjelaskan bahwa dalam audiensi tersebut, dua tuntutan utama disampaikan. Pertama, percepatan realisasi semua bantuan yang dijanjikan. Kedua, penyaluran Dana Tambahan Hibah (DTH) untuk infrastruktur yang rusak parah di setiap desa. Menurutnya, pemerintah yang hadir berjanji akan menindaklanjuti dan menyampaikan tuntutan itu kepada Bupati.
Bencana yang melanda daerah pemilihan (dapil) 4 dan 5 ini diperkirakan telah menelan lebih dari 3.700 korban jiwa yang tersebar di 14 kecamatan. Kondisi mereka memprihatinkan.
“Kondisi korban saat ini ada yang masih menginap di kantor-kantor desa, posyandu. Bahkan ada juga masyarakat yang dengan terpaksa tinggal di sisa-sisa reruntuhan bekas bencana yang bisa dikatakan zona merah, dan ada juga yang masih di tenda,” papar Nana.
Ketika disinggung mengenai kepastian hasil audiensi, Nana mengaku belum ada kejelasan untuk bantuan permanen rumah. Pemerintah daerah hanya menawarkan solusi sementara berupa bantuan sebesar Rp600.000 per bulan.
“Kemudian disinggung kenapa sampai belum terealisasi, ia menjawab kalau itu masalah administrasi. Jadi silahkan saja tanyakan langsung ke BPBD kabupaten kendalanya seperti apa,” ujarnya.
Nana menegaskan bahwa korban tidak ingin berbelit dengan masalah administrasi.
“Yang jelas kami sebagai masyarakat tidak mau tahu anggarannya dari mana. Yang paling penting, kami meminta kepastian segera,” tambahnya.
Kekhawatiran korban kian memuncak seiring masuknya musim hujan. Ia melaporkan bahwa tadi malam telah terjadi kembali pergerakan tanah di wilayah warga Sahari. Selain itu, kerusakan infrastruktur dan sawah semakin memperparah keadaan ekonomi warga.
“Kami nagih janji, sekaligus mempertanyakan nasib kami juga. Kalau terus-terusan menunggu keputusan dari pusat yang notabenenya belum jelas juga, tolong pemerintah daerah carikan kami solusi,” pintanya.
Nana juga mengungkapkan dampak psikologis penundaan ini, di mana tingkat kerusakan rumah korban bisa memburuk. “Contoh, misalkan kemarin saya sudah masuk kategori sedang, lama-kelamaan bisa jadi berat. Begitupun yang tadinya ringan bisa jadi sedang bahkan berat.”
Harapan terakhirnya ditujukan tidak hanya kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada pimpinan DPRD Cianjur.
“Ketua Dewan juga tolong difokuskan ke desa-desa terdampak di Cianjur Selatan. Karena bangunan rumah sudah rusak seperti itu, kalaupun rumahnya bagus tapi infrastrukturnya jelek, sudah pasti akan mengganggu perekonomian masyarakatnya,” tutup Nana.
