Bogorpolitan.com – Jakarta
Laporan : Retno Handayani
Pernyataan Sikap
Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI)
Indonesia Menjadi Negara Abolisionis De Facto: Momentum untuk Memperbaiki Situasi Hukuman Mati
Jakarta – Tanggal 29 Juli ini akan menandai tahun ke-10 Indonesia tidak melakukan eksekusi terhadap narapidana yang telah divonis pidana mati. Eksekusi terakhir dilakukan pada tanggal 29 Juli 2016 di Nusakambangan terhadap empat terpidana narkotika. Berdasarkan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketiadaan eksekusi selama sepuluh tahun ini akan membuat Indonesia yang sebelumnya negara retensionis menjadi negara abolisionis de facto (ADF). Negara ADF adalah negara yang masih memiliki aturan hukuman mati tetapi tidak melakukan eksekusi selama lebih dari sepuluh tahun atau telah membuat komitmen internasional untuk menerapkan moratorium.
Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI), yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan individu yang berkomitmen untuk menghapuskan hukuman mati, melihat perubahan status Indonesia ini sebagai salah satu prestasi bagi penghormatan, pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Perubahan status Indonesia dari negara retensionis ke negara ADF mengikuti tren banyak negara di dunia yang meninggalkan pidana mati, dan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari 42 negara ADF lainnya di seluruh dunia.2 Namun, di tengah perubahan status ini, JATI mencatat masih adanya persoalan-persoalan mendasar di isu hukuman mati. Persoalan-persoalan ini perlu untuk dibenahi untuk memastikan bahwa identitas Indonesia sebagai negara ADF bukan hanya label kosong tetapi juga menjadi penanda komitmen yang sungguh-sungguh untuk, pada akhirnya, menghapus hukuman mati di Indonesia
Ada empat permasalahan yang kami rangkum. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum melegalisasi aturan komutasi bagi
terpidana mati. Sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap pidana mati datang dengan masa percobaan 10 ahun. Setelah terpidana menjalani masa percobaan tersebut, mereka berhak untuk mengajukan
komutasi sehingga pidana mereka diubah menjadi seumur hidup.
Sekalipun KUHP sudah memberikan dua tahun masa transisi sebelum KUHP berjalan pada 2anuari 2026, pemerintah belum mampu memfinalisasi aturan komutasi. Tanpa aturan komutasi yang jelas dan transparan, reformasi pidana mati dalam KUHP akan kehilangan
Daniel Cullen, Carolyn Hoyle dan Parvais Jabbar, Between Retention and Abolition:Making Sense of aeath Penalty Without Executions, (London: The Death Penalty Research Unit dan The Death Penalty Project, 2025), hal. 14.
akna karena para terpidana mati tetap berada di ambang batas eksekusi dan masa enghukuman yang tidak berujung
ketiadaan aturan tentang komutasi ini juga membuat kebingungan di lapangan. Lebih dari 100 erpidana mati yang sudah menjalani masa hukuman selama lebih dari sepuluh tahun masih arus menunggu kepastian untuk mengajukan komutasi. Sementara itu, petugas di sejumlah embaga pemasyarakatan telah berkoordinasi dengan terpidana mati, keluarga, atau perwakilan
nsulernya untuk mempersiapkan komutasi, meskipun aturan pelaksananya belum ditetapkan.
ituasi ini akan memperburuk kondisi psikologis terpidana mati, di mana fenomena deret tunggu tidak sepenuhnya tereliminasi, tetapi bertransformasi menjadi bentuk penantian komutasi yang tidak pasti.
Kedua, sebagian aparat penegak hukum masih mengandalkan hukuman mati dalam menindak berbagai perkara. Penggunaan pidana mati tidak sesuai dengan ruh Pasal 67 dan Pasal 98
KUHP yang telah memosisikan pidana mati sebagai pidana alternatif yang hanya bisa dijatuhkan untuk kasus-kasus yang sangat terbatas. Putusan hakim haruslah menggunakan standar kehati-hatian dan pembuktian yang tinggi sebelum memutus pidana mati, serta
mempertimbangkan hak asasi manusia yang paling fundamental yakni hak untuk hidup.
Bahkan berdasarkan berbagai data masyarakat sipil, putusan mati terus meningkat setiap tahunnya. Data Harm Reduction Internasional misalnya menyebutkan jumlah putusan pidana
mati dalam kasus narkotika tahun 2025 di Indonesia mencapai rekor sebesar 143 putusan. Akibat dari peningkatan jumlah vonis ini, lebih dari 600 orang sekarang berada di deret tunggu.
Pidana mati juga menempatkan penyandang disabilitas mental dan intelektual pada risiko
etidakadilan yang lebih besar. Hambatan dalam memahami proses hukum, berkomunikasi, dan
memberikan keterangan kerap membuat kebutuhan mereka tidak teridentifikasi, bahkan disalahartikan sebagai sikap tidak kooperatif atau tidak menunjukkan penyesalan. Risiko ini semakin besar ketika aparat tidak menyediakan penilaian personal, pendampingan, komunikasi yang aksesibel, bantuan hukum yang berkualitas, dan layanan kesehatan mental yang
berkelanjutan. Karena itu, pidana mati seharusnya tidak boleh dikenakan kepada penyandang disabilitas mental dan intelektual apalagi yang selama ini tidak mendapatkan identifikasi dan
komodasi yang layak.
Data-data ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum sungguh-sungguh memahami problematik pidana mati sehingga menggunakannya secara serampangan. Salah satu kasus
yang paling menonjol terjadi di Maret tahun ini di mana seorang anak buah kapal bernama Fandi
mendapatkan tuntutan pidana mati karena diduga terlibat menyelundupkan dua ton narkotika meskipun ia baru tiga hari bekerja di kapal tersebut dan tidak memiliki kuasa untuk menentukan
isi muatan kapal.
Ketiga, di Indonesia, hukuman mati masih berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang tidak ermasuk dalam kejahatan paling serius. Pasal 6 Kovenan Interasional Hak Sipil dan Politik yang sudah Indonesia ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mendesak negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk hanya menerapkan pidana ini terhadap kejahatan yang aling serius. Kejahatan yang paling serius diartikan sebagai kejahatan yang menunjukkan
tingkat keseriusan ekstrem dan mengandung unsur penghilangan nyawa yang terencana.
Sementara di Indonesia, hukuman mati paling banyak dijatuhkan kepada terpidana kasus arkotika. Menurut data terakhir, sebanyak 69% dari total terpidana mati adalah terpidana kasus
narkotika.
Padahal Konvensi Hak Sipol sudah menyatakan bahwa kasus narkotika tidak termasuk dalam kejahatan paling serius sehingga penjatuhan hukuman mati terhadapnya tidak
isa dianggap sebagai suatu hal yang bisa dijustifikasi.
Di mayoritas kasus narkotika yang mendapatkan hukuman mati, terpidana nyatanya hanyalah kurir yang seringkali tidak mengetahui asal muasal dari narkotika yang mereka bawa dan tidak
engendalikan peredaran gelap.
alam banyak kasus kurir yang melibatkan perempuan, ada unsur pemaksaan, kekerasan, dan hubungan relasi kekuasaan yang menyebabkan mereka
enjadi kurir. Kasus terpidana mati Mary Jane Veloso yang sudah dipindahkan kembali ke Filipina menunjukkan kemungkinan terpidana mati menjadi korban tindak pidana perdagangan rang. Di tengah masifnya penggunaan pidana mati dalam tindak pidana narkotika, tidak ada bukti ahwa perdagangan gelap narkotika berhasil ditekan. Sebaliknya, jaringan peredaran gelap
erus berkembang, semakin terorganisir, dan adaptif terhadap berbagai strategi penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak menghasilkan efek pencegahan eterrent effect) yang efektif. Dalam banyak perkara, eksekusi terhadap pelaku justru menghentikan alur pengungkapan perkara yang seharusnya bisa dilanjutkan untuk mengungkap ktor intelektual (mastermind), pengendali jaringan, maupun pihak-pihak yang memperoleh
euntungan ekonomi terbesar dari perdagangan gelap narkotika.
Keempat, Pemerintah Indonesia masih gagal mencegah warga negara Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan hukuman mati. Per April 2025, masih ada 157 WNI (termasuk pekerja
migran) yang terancam hukuman mati di luar negeri.
Sekitar 90% besar berada di Malaysia, dan sisanya berada di Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Banyak di antara mereka yang menjadi terpidana mati adalah buruh migran, yang harus
mengadu nasib ke luar negeri untuk bertahan hidup. Kondisi mereka sebagai buruh migran yang auh dari keluarga dan buta hukum meningkatkan risiko mereka dijatuhi hukuman mati dan
akhirnya dieksekusi.
Eksekusi mati yang dilakukan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tuti Tursilawati di Arab
Saudi pada tahun 2018 menunjukkan bagaimana Indonesia bukan hanya harus fokus pada paya revisi aturan hukuman mati di dalam negeri, tetapi juga menunjukkan sikap untuk
mengupayakan penghapusan hukuman mati di tingkat internasional. Dalam Sidang Umum PBB
pada tahun 2024, Indonesia memilih abstain untuk resolusi yang mendorong moratorium pidana
mati, suatu sikap yang mengkhianati upaya untuk membebaskan WNI/PMI yang terancam yawanya di luar negeri.
Berdasarkan situasi tersebut, JATI menyatakan bahwa berubahnya status Indonesia ke negara
DF perlu untuk menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk melihat kembali situasi hukuman
ati di Indonesia dan memperbaiki sistem hukum agar mampu melindungi hak paling
undamental, yakni hak untuk hidup. Melihat permasalahan-permasalahan di atas, JATI
endesak:
. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum,
egera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang komutasi yang mampu menjadi
cuan bagi terpidana mati mendapatkan kesempatan pengubahan hukuman.
. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, memastikan
ahwa proses komutasi yang dilakukan berjalan secara transparan, aksesibel, dan
kuntabel sehingga terpidana mati betul-betul mendapatkan keadilan untuk mengubah
ukumannya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat untuk memastikan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun
009 tentang Narkotika tidak lagi memasukkan hukuman mati atas tindak pidana
arkotika melainkan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam
enegakan kasus narkotika.
. Aparat penegak hukum untuk mengevaluasi penerapan hukuman mati dan menghindari
enggunaan pidana mati dalam kasus-kasus apapun, terutama kasus-kasus yang
elibatkan individu rentan, seperti orang miskin, perempuan, buruh migran, warga
egara asing, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan.
. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perlindungan
ekerja Migran Indonesia, berupaya menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati
i luar dan mencegah WNI untuk mendapatkan hukuman mati di luar dengan cara
enyediakan bantuan hukum yang berkualitas, layanan konsuler yang sesuai dengan
ebutuhan mereka, dan pemberian informasi yang transparan bagi keluarga di tanah air.
. Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu memastikan bahwa reformasi
ukum pidana di Indonesia harus berlanjut agar status negara ADF tidaklah menjadi titik khir, melainkan sebagai titik awal untuk mentransformasi Indonesia menjadi negara yang menghapus secara total hukuman mati.
akarta, 29 Juli 2026
aringan Anti Hukuman Mati (JATI)
erdiri dari organisasi:
. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat; contact@lbhmasyarakat.org
. Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara (SPINN); womxnsvoice@gmail.com
. IMPARSIAL; office@imparsial.org
. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); office@elsam.or.id
. MadCollective; madnotshame@pm.me
6. Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI); kabarbumipusat@gmail.com
. AKSI Keadilan Indonesia (AKSI); aksireset@gmail.com
. Forum Akar Rumput Indonesia (FARI); forumakarakarrumputindonesia@gmail.com
. LBH Perempuan dan Anak RI; wiandanitias@gmail.com
0. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS);
ontras_98@kontras.org
1. Komunitas Sant’Egidio; info@santegidio.org
2. Perhimpunan Jiwa Sehat; perhimpunan.jiwa.sehat@gmail.com /
js-imha@pjs-imha.or.id
3. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI);
eknas@pbhi.or.id
4. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR); info@icjr.or.id
