Reporter : Yuyun Wahyuni (Ayu)
BogorPolitan.com, Cibinong
Memasuki masa sidang I tahun 2025, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari daerah pemilihan (Dapil) I menggelar kegiatan reses di Gedung Serbaguna Kecamatan Cibinong, Rabu (8/10/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor, di antaranya KH. Agus Salim dari Fraksi PKS, H. Agus Salim dari Fraksi Gerindra, H. Maulana dari Fraksi Golkar, Ferry Reveo Checanova dari Fraksi PPP, dan Ade Sanjaya dari Fraksi Demokrat.
Camat Cibinong, Acep Sajidin, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para anggota dewan serta para tamu undangan yang terdiri dari unsur Forkopimcam, Kapten Infantri Tatang Triyono (Danramil), AKP Joni Handoko (Kapolsek Cibinong), Ketua MUI, Ketua KUA, Kepala Puskesmas, para lurah, kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan, Karang Taruna, LPM, dan instansi terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Acep menyampaikan beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian di wilayah Cibinong.
“Masalah utama di wilayah kami meliputi penanganan sampah, banjir akibat minimnya drainase, keberadaan pedagang kaki lima (PKL), serta kemacetan lalu lintas. Kami berharap Dinas Perhubungan dan pihak terkait dapat membantu mencari solusi konkret,” ujarnya.
Kegiatan reses ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan kepada wakil rakyat terkait berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, hingga layanan publik.
Dalam sesi tanya jawab, anggota dewan menampung berbagai usulan warga dan menjelaskan sejumlah program yang telah maupun akan dijalankan pada tahun anggaran mendatang. DPRD menegaskan pentingnya kesinambungan program agar hasil pembangunan dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu isu yang turut disorot adalah soal anak putus sekolah. Para anggota dewan menegaskan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menelusuri penyebabnya serta membantu agar anak-anak tersebut dapat kembali bersekolah.
Selain itu, pembahasan juga menyinggung program Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Kesehatan yang kini telah menjangkau masyarakat luas. Warga juga diberi penjelasan mengenai perbedaan fungsi antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Kegiatan reses ditutup dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama antara anggota DPRD, pihak kecamatan, dan para undangan yang hadir.***
