BogorPolitan – Kab. Bogor,
Kegaduhan para Aparatur Desa di Kabupaten Bogor akibat belum bisa dicairkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) hingga tiga bulan, membuat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya angkat bicara.
Menurut pria yang biasa disapa Kang AW, dirinya tidak bisa berbuat sebagaimana anggota Dewan di Kabupaten Bogor, karena hal ini menjadi kewenangan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, yang harus mengawal hingga tidak terjadi permasalahan seperti ini.
“Tugas saya cuma satu, menghubungi orang yang dekat dengan Kang Iwan Setiawan, ini ribut-ribut ada masalah apa?” ucap Kang AW kepada BogorPolitan seusai buka puasa dan diskusi intelektual bersama para Mahasiswa Bogor Barat, Kamis 30/03/2023 di sebuah Cafe bilangan Leuwiliang.
Seharusnya, masalah seperti ini bisa menjadi skala prioritas dalam hal perencanaan dan disini perlunya ketegasan seorang Pemimpin dalam mengambil keputusan.
“Disini akan bicara ketegasan seorang Pemimpin untuk menentukan skala prioritas mana yang akan ditentukan, karena APBD itu asumsi, bukan duit cash atau real dan itu akan masuk sesuai dengan asumsi perhitungan yang matang pada tahun yang berjalan,” jelasnya.
Dirinya juga mempertanyakan, apakah uang ADD tersebut sudah ada atau belum ada. Bila ada, cepat dikeluarkan sambil menunggu peraturan administrasi selesai.
“Jangan sampai ngomongnya sedang diurusin ke Gubernur, ke Mendagri tapi ternyata uangnya tidak ada. Kalau uangnya ada, kenapa tidak di bulan Februari, ketika uang masuk di bulan Januari? Karena banyak uang masuk dari pajak bulan Januari itu. Misal, hotel bayar pajak perbulan. Itukan menjadi pendapatan kabupaten, jadi pertanyaan itu bukan dari administrasi surat menyurat itu saja. Tapi soal uangnya, ada atau tidak?” tegas Asep Wahyu Wijaya. (And)
