Laporan : Taopik Abu Sopian
Bogorpolitan.com || Cianjur
Kasus dugaan oplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Skandal ini disebut merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Cianjur, R. Adang Herry Pratidi, SH., CPM., akhirnya angkat bicara pada Rabu (5/3/2025).
Menurut Adang, kasus ini telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sebagai penyedia BBM nasional.
Banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat dugaan penipuan ini dan mulai beralih ke BBM dari perusahaan asing yang menawarkan produk sejenis dengan kadar RON 92.
“Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha bisa mengajukan gugatan, baik ke BPSK maupun peradilan umum. Namun, BPSK hanya menangani sengketa perorangan, sedangkan untuk kasus yang lebih luas bisa diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau ditindaklanjuti melalui jalur perdata maupun pidana,” jelasnya.
Adang menambahkan bahwa kasus ini dapat dijerat dengan berbagai regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Migas, serta sejumlah peraturan industri lainnya.
“Bila ada unsur penipuan, maka kasus ini bisa dijerat dengan Pasal 378 KUHP. Selain itu, regulasi tentang standar pengolahan industri dan perlindungan konsumen juga bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa BPSK Cianjur telah membuka posko pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan selama hampir lima tahun terakhir.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat terkait cara membeli BBM yang benar serta memastikan kualitas layanan kepada konsumen.
Kasus oplosan Pertamax ini dinilai menjadi pukulan berat bagi Pertamina, terutama karena banyak masyarakat yang kini enggan membeli BBM dari perusahaan tersebut.
“Kepercayaan konsumen menurun karena merasa telah ‘diprank’ dalam pembelian BBM. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan Pertamina untuk mengembalikan kredibilitas mereka,” tutupnya.
