Laporan: Taupik Abu Sopian
BogorPolitan.com – Cianjur
Puluhan warga Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, mendatangi kantor desa pada Selasa (29/4/2025).
Mereka menggelar audiensi terbuka sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana ketahanan pangan oleh pemerintah desa.
Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Hegarmanah (Amanah) menuntut penjelasan rinci terkait penggunaan anggaran dana ketahanan pangan tahun 2023 dan 2024.
Audiensi itu juga diwarnai sorotan atas pengadaan domba yang dinilai tidak sesuai harga pasar, serta kerja sama yang dilakukan pemerintah desa dengan pihak ketiga.
“Kami mempertanyakan pengadaan domba yang dibeli seharga Rp2 juta per ekor oleh desa, padahal menurut warga, harga pasaran hanya berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta,” ungkap Ketua Amanah, Rohim, di tengah audiensi.
Selain pengadaan domba, warga juga mendesak kejelasan mengenai pengelolaan dana ketahanan pangan tahun 2024 sebesar Rp331 juta, yang disebut-sebut melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaannya.
Ditempat yang sama kepala Desa Hegarmanah, Asep Rahmat Nugraha, dalam tanggapannya mengakui bahwa pengadaan domba memang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Hal itu, menurutnya, sebagai bentuk evaluasi dari program sebelumnya yang dinilai kurang optimal.
“Sebanyak 30 ekor domba kami salurkan ke wilayah Babakan Bandung dengan harga Rp2 juta per ekor. Kami lakukan evaluasi menyeluruh agar program ini lebih maksimal,” jelasnya.
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Camat Karangtengah Dony Herdyana, Kapolsek Karangtengah Kompol Rachmat Hamdan, perwakilan Danramil, anggota BPD, LPM, serta para ketua RW dari 10 wilayah di desa tersebut.
Di tengah ketegangan suasana audiensi, Kapolsek Kompol Rachmat Hamdan menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban (SPJ) tidak bisa diakses sembarangan oleh publik karena merupakan kewenangan Inspektorat.
Sementara itu, Camat Karangtengah Dony Herdyana berharap audiensi ini bisa menjadi awal dari komunikasi yang lebih baik antara warga dan pemerintah desa.
“Kami berharap audiensi ini jadi titik temu agar ruang dialog dan transparansi bisa terbuka lebih luas ke depannya,” tutupnya.
