BogorPolitan.com, Cibinong
Keberadaan Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Bogor dinilai tidak berjalan efektif.
Hal ini mencuat usai viralnya dugaan tindakan arogan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor, Daulat S. Harahap, yang hingga kini belum mendapat sanksi.
Padahal, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 300/Kep.160-Bakesbangpol/2025 tentang pembentukan Satgas Premanisme sejak 24 Maret 2025.
Dalam SK tersebut ditegaskan bahwa aksi premanisme seperti pemerasan, pungli, intimidasi, dan gangguan terhadap masyarakat maupun investasi harus ditindak tegas.
Ketua Perhimpunan Pejuang Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) Bogor Raya, Asep Mulyadi (Asep Tagor), mengatakan pihaknya menyayangkan sikap diam Satgas Premanisme Kabupaten Bogor.
Menurut Asep, Daulat terlibat sejumlah insiden yang ramai diberitakan, mulai dari bentrok ormas di Cileungsi dan Gunung Putri, pengrusakan warung kopi milik janda di Tapos, Depok, hingga memarahi petugas parkir wanita di Stadion Pakansari, Cibinong.
“Tindakan ini mengarah pada premanisme dan merusak citra ormas. Harusnya ada sanksi tegas dari Majelis Pimpinan Wilayah maupun Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sesuai AD/ART,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).
Asep juga menduga kedekatan Daulat dengan Bupati Bogor, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PP Kabupaten Bogor, membuat Satgas Premanisme seakan tutup mata dan telinga.
Ia pun mendesak dua hal, pertama. Bupati Bogor segera mengambil langkah preventif dan represif terhadap oknum ketua MPC tersebut. Kedua, MPW dan MPN Pemuda Pancasila memberikan sanksi sesuai aturan organisasi.
“Kalau dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk bagi Pemkab Bogor dan Pemuda Pancasila,” tegasnya.***
