Laporan: Solihin GP
BogorPolitan- Gunung Putri
Puluhan pengusaha yang tergabung dalam 44 perusahaan menggelar pertemuan penting di Pos Silet, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri , Kabupaten Bogor, pada. Rabu (23/04/2025).
Mereka menyuarakan tuntutan atas perubahan siteplan PT Ferry Sonnevile yang dinilai merugikan aktivitas dan legalitas usaha mereka.
Siteplan yang dimaksud merupakan dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan sejak 2016. Namun menurut para pemilik perusahaan, keberadaan rencana tata kawasan itu justru menghambat kelancaran usaha dan pengurusan administrasi mereka.
“Kami selaku pemilik tanah sekaligus pengusaha merasa dirugikan dengan adanya siteplan tersebut. Kami ingin keluar dari area yang masuk dalam rencana tata kawasan PT Ferry Sonnevile, agar bisa mengurus administrasi dan usaha kami dengan lebih mudah,” ujar Saiful ST, salah satu pemilik perusahaan yang hadir dalam pertemuan.
Suara senada disampaikan Subandi, yang turut hadir mewakili para pengusaha lainnya. Ia menekankan pentingnya kenyamanan dalam menjalankan usaha, terutama bagi para pelaku usaha lokal yang turut berkontribusi terhadap ekonomi daerah.
“Kami menginginkan usaha yang nyaman tanpa ada gangguan atau perselisihan. Dengan begitu, kami bisa memberikan manfaat lebih, seperti menyerap tenaga kerja dan berkontribusi untuk lingkungan sekitar,” ungkap Subandi.
Para pengusaha berharap pemerintah daerah dapat hadir sebagai mediator dan memfasilitasi penyelesaian polemik ini. Mereka mendesak adanya evaluasi ulang terhadap siteplan yang ada, demi memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat bagi pelaku industri lokal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT Ferry Sonnevile maupun pemerintah daerah terkait tuntutan para pengusaha.
Namun suara yang digaungkan dalam pertemuan ini menandai semakin tingginya tuntutan transparansi dan keadilan dalam perencanaan tata ruang di kawasan tersebut.
