Bogorpolitan – Kab. Bogor.
Dalam menjalankan ibadah puasa dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H, kemudian UPT 1 Wilayah Barat, mengharapkan partisipasi dan kontribusi dalam memperat sinergitas dari para pemilik usaha dan wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Demikian surat tersebut ditandatangani oleh Suhendar SE selaku Koordinator Lapangan pada UPT 1 Wilayah Barat.
Suhendar membuat ini, dengan mengatasnamakan segenap anggota retribusi wilayah barat yang merupakan keluarga besar dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, yang bertugas di wilayah Barat.
Adapun isi surat permohonannya sebagai berikut. “Dalam bulan yg penuh berkah ini, kami keluarga besar Dinas Perhubungan dan jajaran dari anggota Retribusi Kabupaten Bogor, mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H, kami segenap anggota tenaga sukwan (sukarelawan) mengadakan kegiatan membantu kelancaran lalu lintas di wilayah yang sudah ditetapkan guna meminimalisir kemacetan yang ada, maka dalam rangka tersebut kami memohon keikhlasan BANTUAN DANA dan PARTISIPASI dari semua para pemilik usaha dan wisata di wilayah Kabupaten Bogor”.
Anggota LSM LEKAS, Supriadi mengatakan, surat yang sudah beredar luas di masyarakat ini sungguh mencoreng nama baik Dinas Perhubungan Kab. Bogor. apalagi dalam surat itu tertera kop surat dan stempel Dishub yang merupakan legalitas resmi kedinasan,” ucap Supriadi yang akrab disapa Fikly.
Menurut Supriadi kejadian ini sebetulnya bisa dilaporkan langsung ke UPP Saber Pungli Kabupaten Bogor, kendati demikian dia berharap pihak Dishub Kabupaten Bogor melakukan tindakan dan jika benar surat edaran tersebut ilegal maka oknum tersebut harus diberi sangsi sesuai aturan yang berlaku.
Supriadi menambahkan bahwa apabila tdk ada tindakan kongkrit dari pihak Dinas, melalui Lembaga Kajian Strategis, kami dan teman teman akan melayangkan surat kepada DPRD Kab. Bogor mendesak untuk digelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang pastinya akan dihadiri oleh lembaga praktisi hukum seperti Polres, Kajari juga Instansi lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.
“Hal ini adalah bukti lemahnya pimpinan dalam hal pengawasan dan pembinaan kepada bawahan, maka untuk itu, kami meminta kepada Pemda Kabupaten Bogor untuk lebih selektif dalam menempatkan seseorang dalam penempatan posisi jabatan agar dapat bekerja sesuai harapan,” pungkas Supriadi.
Sementara itu Plt Kadishub Supriyanto saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tidak pernah memerintahkan adanya surat edaran permohonan dana bantuan dan partisipasi lebaran.
“Kami dari Dishub Kabupaten Bogor tidak pernah memerintahkan ataupun mengeluarkan surat tersebut. Dengan demikian surat yang berkaitan dengan stempel pun bisa dikatakan pemalsuan,” ujar Supriyanto.
Redaksi
