Kab. Bogor, Bogorpolitan.com ||
Para kepala desa di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, menyayangkan dihentikannya Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk tahun 2024.
Program tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya warga dengan kondisi rumah yang memprihatinkan.
Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Ciampea, Ahmad Yani, mengungkapkan rasa kecewanya saat menghadiri reses Anggota DPRD Jabar, Samsul Hidayat, di Desa Cihideung Udik.
Ahmad, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Cibuntu, menyebut bahwa program RTLH sangat dibutuhkan, terutama di musim pancaroba saat banyak rumah warga mengalami kerusakan.
“Bantuan RTLH dari Pemprov Jabar bagi warga yang membutuhkan seharusnya dilanjutkan, bukan dihentikan. Masyarakat kami masih membutuhkan bantuan ini,” ujarnya, Senin (20/11).
Selain program RTLH, kepala desa di Kecamatan Ciampea juga meminta perhatian terhadap peningkatan irigasi tersier. Ahmad Yani menilai irigasi yang memadai sangat penting untuk mendukung program ketahanan pangan yang tengah digalakkan pemerintah.
“Kami berharap aspirasi masyarakat, baik terkait RTLH maupun irigasi, dapat ditampung dan direalisasikan Pemprov Jabar. Ini menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Cihideung Udik, H. Denny. Ia berharap bantuan dari Pemprov Jabar tidak hanya fokus pada satu program, tetapi juga mencakup penganggaran untuk kebencanaan alam, mengingat wilayah tersebut kerap dilanda bencana.
“Kami sangat berharap Banprov tidak hanya untuk RTLH atau irigasi, tapi juga untuk penanganan bencana alam. Ini penting bagi kami para kepala desa,” ujarnya.
Menanggapi keluhan para kepala desa, Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Samsul Hidayat, memastikan aspirasi tersebut akan diperjuangkan.
Ia mengungkapkan bahwa penghentian sementara program RTLH disebabkan oleh adanya transisi kepemimpinan nasional.
“Program RTLH bukan dihapus, hanya tertunda karena ada peralihan kepemimpinan ke Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nantinya, program ini akan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional,” jelas Samsul.
Ia menambahkan, program RTLH diharapkan dapat kembali direalisasikan pada 2025 setelah adanya penyesuaian anggaran.
“Kami akan terus mengawal aspirasi ini agar tetap menjadi prioritas, termasuk selaras dengan program pemerintah pusat,” tegasnya.(And)
