BogorPolitan – Kab. Bogor,
Kekacauan data penerima bantuan sosial terdampak Novel Corona Virus Desease (N-COVID-19), menjadi perhatian semua peserta reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, masa persidangan III tahun 2019/2020, dihadiri HM Romli (PPP), M. Rizky, SE (Gerindra), Hj. Nurjanah (Gerindra), Ridwan Muhibi (Golkar), Dian Rosita (PDIP), Usep Saefullah (PAN), Ruhiyat Sujana (Demokrat) dan Lukmanudin Ar-Rasyid (PKB).
Bersama Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), MUI, para Ka. UPT, para Kepala Desa, KNPI, tokoh masyarakat, serta ormas Pemuda Pancasila (PP), di Aula Kecamatan Cibungbulang. Rabu 24/06/2020.
Subhan, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Cibungbulang, mengakui kesemrawutan data pada Bansos, serta memohon agar para Anggota Dewan untuk segera mengevaluasinya, ditambah dirinya tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Persoalan yang ada di Desa, yang pertama, penanganan Covid. Pemdes bermasalah dengan kesemrawutan data dari Dinsos, kami mohon kepada anggota dewan untuk mengevaluasinya pertiga bulan. Karena dampak data yang tidak akurat, kamilah yang jadi sasaran, kalau ngambil data 2015, ketika data tumpang tindih, kami kesulitan menyalurkan kepada masyarakat yang tidak kebagian, karena dalam pelaksanaannya tidak bisa diganti secara otomatis, harus dengan proses itupun berjalan tidak maksimal,” paparnya.
Diruangan terpisah Muhammad Romli, Wakil Ketua DPRD Kab. Bogor menyambut positif apa yang disampaikan oleh masing masing perwakilan dalam menyampaikan persoalan yang ada, serta akan mendorong agar data yang digunakan dengan metode yang sama.
“Data akan sampai ke tingkat nasional, diberikan yang sudah di validasi, agar kekacauan sedikit demi sedikit akan terselesaikan, yang sekarang menggunakan data lama, yang berasal dari BPS, BPS by pass langsung ke Jakarta kita enggak dikasih data,” ungkap Romli
Menurutnya, kami punya data di Dinas Sosial, data tingkat kemiskinan ada di Dinas Ketahaman Pangan, masing-masing punya data dengan tolak ukur yang berbeda satu sama lain.
Muhammad Romli, berharap dengan adanya perbaikan data yang dipergunakan dapat menjadi rujukan Dinas Sosial.
“Dalam memberikan bantuan apa pun tidak salah datanya, perbaikan tingkat desa terakhir bulan juni, lanjut tingkat kabupaten provinsi hingga pusat, data yang digunakan akan sama,” pungkasnya.
Reporter : M. Ilyas
