Bogor Politan – Bogor
Laporan : Retno Handayani
Masih minimannya bantuan hukum yang berkualitas khususnya untuk pendampingan hukum untuk kasus narkotika yang diketahui sebagai kasus penyumbang tersangka untuk menjadi terpidana di lapas dengan durasi penahanan yang cukup lama dan jumlah terpidana dengan angka tinggi.
Peran Paralegal komunitas pengguna narkotika menjadi salah satu solusi dalam memberikan dukungan dan pendampingan hukum di luar Pengadilan saat komunitasnya terjerat kasus narkotika.
Boleh disebut Aksi Keadilan Indonesia adalah pelopor organisasi non-profit yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum berbasis komunitas kepada masyarakat rentan yang mencari
keadilan.
Sejak tahun 2018, AKSI telah memberikan edukasi hukum serta pendampingan hukum, khususnya pada kasus narkotika yang memiliki dimensi pelanggaran HAM.
Sejak diterapkannya UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kebijakan penanggulangan narkotika di lndonesia
belum juga menunjukkan perbaikan yang signifikan, utamanya di dalam mengurangi tingkat peredaran, penggunaan, maupun masalah lain yang berkaitan dengan penggunaan narkotika, seperti: masalah kesehatan, sosial dan ekonomi.
Masih minimnya bantuan hukum yang berkualitas khususnya untuk pendampingan hukum untuk kasus narkotika, peran paralegal komunitas pengguna narkotika menjadi salah satu solusi dalam memberikan dukungan dan pendampingan hukum di luar Pengadilan
saat komunitasnya terjerat kasus narkotika.
Perbandingan jumlah advokat di Indonesia relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah
penduduk. Lebih sedikit lagi pengacara yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang kebijakan narkotika dan kepekaan terhadap faktor kerentanan pengguna Napza.
Paralegal tumbuh secara signifikan di wilayah Jadebotabek dan terbukti telah membantu ratusan pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum, membutuhkan akses kesehatan, serta
menghadapi tuntutan pidana dan penjara.
Namun, tidak banyak dari mereka yang
mendapatkan pelatihan yang layak, terutama dalam keterampilan menulis. Keterampilan menulis penting dalam penanganan kasus seperti membuat pernyataan pembelaan, catatan proses pengadilan, dokumen terkait pengadilan, dan sebagainya.
Untuk meningkatkan kapasitas paralegal dalam proses pendampingan litigasi dan non litigasi dan untuk memberikan ruang untuk paralegal dalam penulisan dokumen serta rilis ke media, Aksi melaksanakan kegiatan pelatihan bertajuk “Pelatihan Menulis Dokumen Hukum dan Rilis Media Bagi Paralegal Pengguna Narkotika”.
Pelatihan yang diikuti oleh 20 perwakilan paralegal komunitas di wilayah Jadebotabek, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur dilangsungkan selama 3 hari terhitung Selasa-Kamis 12-14 January 2022 berlokasi di Villa Bukit Palem, Cikereteg, Kabupaten Bogor.
Sebelumnya pada September Tahun 2021 di tempat yang sama Aksi pernah menyelenggarakan pelatihan Paralegal bagi perempuan dan Transpuan pengguna Napza di Jabodetabek yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pemberian bantuan hukum, serta memperkuat kualitas bantuan hukum yang sensitif gender.
Narasumber yang kompeten di bidangnya dihadirkan untuk memberikan disetiap agenda kegiatan. Materi-materi yang diberikan selama 3 hari pelatihan seperti penjelasan mengenai proses persidangan pidana , menulis berita acara , nota kesepakatan , membaca dokumen hukum hingga materi menulis pledoi pembelaan dan menulis rilis pers.
Keterampilan menulis penting dalam penanganan kasus seperti membuat pernyataan pembelaan, catatan proses pengadilan, dokumen terkait pengadilan, dan sebagainya.
Setiap peserta kegiatan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal yang akan menjadi bekal atau landasan saat melakukan kerja membantu advokat.
Pelatihan ini diharapkan meningkatkan kecakapan paralegal dalam menulis dokumen hukum dan rilis media dengan harapan dapat memaksimalkan pendampingan kasus.
Harus diakui peran Paralegal komunitas pengguna narkotika menjadi salah satu solusi dalam memberikan dukungan dan pendampingan hukum di luar Pengadilan
saat komunitasnya terjerat kasus narkotika.
