Laporan : Eka Rufa / Taopik A.S ||
BogorPolitan.com – Cianjur,
Sejumlah massa datang beramai-ramai ke kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mukti sambil membawa satu pesan sederhana yaitu tarif air naik, dompet rakyat menjerit, Selasa (16/12/2025).
Massa menyuarakan protes atas kenaikan tarif air yang mereka anggap sepihak dan jauh dari kata ramah aturan. Alih-alih berdialog, kantor Perumdam justru tampil “hening dan khusyuk”. Hingga aksi berakhir, tidak satu pun pejabat keluar menemui pendemo. Aspirasi pun pulang lebih dulu, tanpa oleh-oleh jawaban.
Perwakilan Lembaga Pelaku Advokasi Masyarakat Kabupaten Cianjur menilai kenaikan tarif itu sukses menambah beban pelanggan. Mereka menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk kontradiksi sekaligus pelanggaran oleh Perumdam sendiri.
“Kenaikan tarif PDAM harus mengikuti Peraturan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Acuannya jelas, Surat Keputusan Direktur Perumdam Tirta Mukti Nomor 900/Kep 13/Perumdam/2022 yang berlaku sejak Januari 2023. Tapi di lapangan, Perumdam malah melanggar aturannya sendiri,” ujar Akew dalam orasinya.
Tak hanya soal tarif, massa juga menyoroti dugaan praktik tidak adil dan pilih kasih. Mereka menilai Perumdam Tirta Mukti kerap bermain selera dalam pelayanan, termasuk urusan teknis pemasangan sambungan air yang dinilai keluar jalur aturan.
“Kondisi ini bikin publik bertanya-tanya dan jelas merugikan masyarakat Cianjur. Kami merasa mendapat tekanan dari BUMD,” tambah Akew, kali ini dengan nada tak kalah tajam.
Berdasarkan hasil kajian, lembaga advokasi tersebut melayangkan empat tuntutan tegas. Mereka meminta pencopotan Direktur Perumdam Tirta Mukti, PLT, atau siapa pun penentu kebijakan.
Mereka juga menuntut pemecatan oknum yang dinilai merugikan rakyat, membuka serta mengaudit kerugian masyarakat atau membubarkan BUMD jika gagal menjalankan fungsi, serta menyiapkan eskalasi aksi dan laporan ke lembaga hukum negara jika tuntutan tidak mendapat respons.
