Bogorpolitan.com | Cibinong
Kabupaten Bogor menjadi tuan rumah dalam peluncuran pembentukan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis bagi warga miskin yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Acara ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).
Peluncuran ini dihadiri oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bogor Rudy Susmanto, serta para Bupati dan Walikota se-Jawa Barat.
Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin ekstrem, khususnya mereka yang masuk dalam desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi, atau 10% penduduk dengan tingkat ekonomi terendah di Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan berasrama dan sepenuhnya gratis, mencakup kebutuhan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum.
Sekolah ini akan menampung siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan perkiraan 300 hingga 350 siswa per jenjang, sehingga setiap sekolah dapat menampung sekitar seribu siswa.
“Program ini akan dijalankan secara bertahap, dengan Kabupaten Bogor menjadi salah satu prioritas utama. Kami berharap sekolah ini dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin agar mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik program ini, menganggapnya sebagai langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga budaya yang membuat individu sulit keluar dari kondisi tersebut.
“Anak-anak dari keluarga miskin harus diberikan akses pendidikan yang layak, agar mereka tidak terjebak dalam pola hidup yang sama seperti orang tua mereka. Sekolah Rakyat diharapkan bisa membuka akses lebih luas, termasuk ke sekolah unggulan dan akademi militer,” kata Dedi Mulyadi.
Selain itu, Dedi menekankan pentingnya konektivitas antarprogram pendidikan, terutama dalam membangun kelas menengah baru di Jawa Barat.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menyediakan program diploma 3 dan S1 di bidang teknik guna menciptakan angkatan kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri.
“Dengan program ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mengakses pendidikan berkualitas, mendapatkan peluang kerja yang lebih baik, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah,” katanya.
Dalam rapat ini, para Bupati dan Walikota se-Jawa Barat diminta memberikan masukan terkait kesiapan daerah dalam menyediakan lahan atau aset untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang diprioritaskan.
Peluncuran Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor menandai awal dari program pendidikan berbasis inklusivitas yang diharapkan mampu mengubah nasib ribuan anak dari keluarga miskin.
Dengan pendidikan yang layak dan gratis, mereka diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik.
