Laporan: Ads
BogorPolitan.com, Cibinong
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dengan target penyelesaian maksimal tiga tahun. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan target ini lebih cepat dibanding proyeksi sebelumnya yang diperkirakan membutuhkan lima tahun.
Berdasarkan data Pemkab Bogor, terdapat sekitar 14 ribu unit rumah tidak layak huni di wilayah tersebut. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, pemerintah daerah menyiapkan perbaikan 3.750 unit rumah yang tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa.
“Oleh karena itu, kami mengambil langkah percepatan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk memiliki hunian yang layak,” ujar Rudy, Jumat (26/9/2025).
Selain menggunakan APBD, Pemkab Bogor juga menjalankan program kolaborasi bersama TNI, Polri, serta pemerintah pusat melalui DPR RI. Menurut Rudy, sinergi ini penting agar percepatan pembangunan tidak mengalami tumpang tindih bantuan.
Data penerima bantuan diverifikasi secara berlapis mulai dari RT/RW, desa/kelurahan, hingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, guna memastikan program tepat sasaran.
Rudy menambahkan, keberhasilan percepatan program Rutilahu sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Namun, ia optimistis target bisa tercapai seiring pertumbuhan positif pendapatan daerah, terutama dari sektor perdagangan, industri kecil, dan pariwisata.
“Di APBD Perubahan nanti, kita akan prioritaskan anggaran untuk program Rutilahu. Ini bagian dari upaya kami menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” kata Rudy.
Program Rutilahu tidak hanya menyasar perbaikan fisik rumah, tetapi juga diintegrasikan dengan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pemkab Bogor berharap langkah ini dapat meningkatkan kualitas hidup warga, sekaligus mengurangi kemiskinan secara struktural.***
