Bogorpolitan, Cibinong
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengikuti entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (25/2).
Kegiatan tersebut menjadi tahapan awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan daerah sebelum disampaikan secara resmi.
Hadir dalam kesempatan itu Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, serta Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, yang akrab disapa Jaro Ade, didampingi Sekretaris Daerah dan jajaran Pemkab Bogor.
Jaro Ade menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan bimbingan BPK, sehingga Kabupaten Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2025.
Ia berharap pembinaan dan arahan terus diberikan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan capaian opini WTP dapat dipertahankan pada tahun berikutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jaro Ade juga menyoroti dinamika pelaksanaan proyek Tahun Anggaran 2025 yang berpotensi berdampak pada tahun 2026.
Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, terdapat sejumlah pelaksana pekerjaan yang tetap menyelesaikan proyek meski menghadapi tekanan biaya.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah dampak kebijakan penutupan tambang oleh Pemerintah Provinsi yang memicu kenaikan harga material, bahkan dirasakan hingga tingkat desa.
“Kami memohon arahan dan pendampingan BPK agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan optimal, akuntabel, serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Jaro Ade.
Sementara itu, Eydu Oktain Panjaitan menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan merupakan bagian dari penugasan mandatory BPK sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan interim ini, kata dia, menjadi langkah proaktif untuk mendorong perbaikan sejak dini sebelum laporan keuangan disampaikan secara resmi.
Ia menambahkan, pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sehingga memiliki dasar hukum dan operasional yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui sinergi antara BPK Perwakilan Jawa Barat dan Pemkab Bogor, diharapkan kualitas tata kelola serta pertanggungjawaban keuangan daerah semakin meningkat dan mampu mempertahankan opini terbaik pada tahun-tahun mendatang.
