BogorPolitan – Bogor,
Liputan : Retno Handayani||
Berlatar belakang dari meluasnya stigma ,diskriminasi , dan pelanggaran hak orang dengan HIV dan AIDS , orang dengan TB yang masuk dalam kelompok populasi kunci Mendapatkan informasi kebutuhan logistic yang dibutuhkan bagi komunitas sebagai bagian tujuan program pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV dan TB diperlukan pendekatan berbasis hak mencakup prinsip-prinsip etika dan inklusi serta pendekatan demi target ambisius 95-95-95 (UNAIDS, 2015; Stop TB Partnership, 2015).
Penilaian dasar pada 2018 dilakukan melalui pertemuan multi stakeholder dalam upaya untuk mengidentifikasi lebih lanjut kesenjangan dan rekomendasi untuk program-program yang akan mengurangi hambatan hak asasi manusia untuk mengakses layanan.
Hambatan utama antara lain identifikasi untuk pemenuhan Program AIDS Nasional adalah bahwa sebagian besar penyedia layanan kesehatan belum merangkul perspektif layanan yang berpusat pada klien, yang berkontribusi pada layanan berkualitas rendah secara umum. Terlepas dari upaya yang ada untuk memungkinkan partisipasi masyarakat yang berarti, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan tanggapan yang tepat dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan.
Sifat formal dan terstruktur dari pertukaran informasi antara masyarakat dan pemerintah merupakan penghalang utama bagi dialog yang lebih produktif.
Berdasar hal tersebut partisipasi masyarakat termasuk komunitas penting dalam segala aspek melakukan pemantauan dan umpan balik bagi pelaksanaan program. Sebagai upaya pemenuhan hak bagi komunitas adalah ketersediaan logistik program seperti: kondom, lubrican, jarum suntik dan swab termasuk ketersediaan ARV di layanan perlu dipantau ketersediaannya termasuk mekanisme distribusinya sehingga diharapkan proses ini akan menghasilkan data analisis ketersediaan logistik di setiap daerah.
Untuk membangun sistem keberlangsungan ketersediaan logistik obat (ARV-TB dan Commodity Service Delivery and Distribution Mechanism) Perkumpulan Female Plus melalui pendanaan IAC (Indonesia Aids Coalition) mengadakan pertemuan koordinasi dengan tujuan awal memperkenalkan program Community System Strengthening Reducing Human Rights mulai dari membangun jejaring kemitraan dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), layanan kesehatan dan Lembaga Bantuan Hukum sampai dengan mengidentifikasi laporan-laporan dari penerima manfaat dan masyarakat terkait dengan beberapa issue yang dialami oleh penerima manfaat.
Berlokasi di Aer Mantjoer Huis ,09 Maret (Rabu) pertemuan koordinasi yang dihadiri peserta berjumah 18 orang yang terdiri dari beberapa perwakilan dari lembaga terkait seperti dari PKM ( Pusat Kesehatan Mayarakat) Kota Bogor , Paralegal Officer , Advocacy Officer Female Plus , Persaudaraan Korban Napza Bogor , Poli Anggrek RSUD Kota Bogor , Poli Pita Aruna RS. Marzoeki Mahdi Bogor ,Yayasan LEKAS dan Dinas Kesehatan Kota Bogor mengikuti agenda diskusi pemuktahiran situasi & Kondisi Lapangan terkait Logistik sampai penyusunan rekomendasi kegiatan hingga pemaparan rekomendasi RTL ( Rencana Tindak Lanjut).
Dari pertemuan koordinasi tersebut dihasilkan beberapa hasil point penting putusan rekomendasi seperti mendorong pasien atau penerima manfaat agar mau menggunakan layanan BPJS dalam mengakses layanan, meminimalisir LFTU (Loss to Follow Up) dengan melakukan komunikasi melalui telfon bertujuan menghindari kendala terkait alamat yang tidak jelas , berkoordinasi lebih intens lagi dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Bogor terkait pengadaan logistik ( Kondom , Reagen , obat Hep-C ,dll) , peningkatan koordinasi lebih baik lagi antara pelaksana teknis dan penyedia layanan seperti membuat jadwal pengambilan obat yang ramah waktu untuk para ODHIV (Orang Dengan HIV) , wajib menyertakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk pelayanan sukarela mobile VCT (Voluntary Counseling and Testing) .
Pertemuan koordinasi dengan metode diskusi ini sangat diharapkan bisa membangun mekanisme komunikasi serta mendapatkan informasi kebutuhan logistic yang dibutuhkan bagi komunitas sebagai bagian tujuan program pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV dan TB.
