BogorPolitan – Kab. Bogor,
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, pada Bidang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan per tanggal 02 Januari 2020 telah menerapkan perubahan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor (KIR).
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor terdapat berbagai macam perubahan baik pelayanan, syarat-syarat Administrasi Pelayanan PKB dan Dokumen/buku hasil uji.
Aam Maulana selaku Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor saat dikonfirmasi terkait perihal tersebut menjelaskan bahwa memang betul kita sudah menerapkan peraturan menteri perhubungan terkait pengujian berkala kendaraan bermotor, dan untuk jelasnya kita juga sudah memasang pengumuman melalui pemasangan banner untuk informasi ke masyarakat dan pemilik kendaraan,” kata Aam
Adapun perubahan tersebut tampak pada pelayanan administrasi dan dokumen buku hasil uji serta metode pembayaran retribusinya, tambah Aam.
Untuk pembayaran retribusinya sendiri pemkab bogor (dinas perhubungan) menerapkan pembayaran NonTunai yang bisa di bayarkan ke teller, ATM, atau fasilitas lain yang disediakan oleh Bank Jabar Banten (BJB) yang sudah bekerjasama dengan Pemkab Bogor.
Perubahan yang juga cukup mendasar adalah pada dokumen bukti tanda lulus uji, yang sebelumnya berbentuk buku Uji, plat uji dan tanda uji di samping unit kendaraan, sekarang berubah menjadi Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) yang berbentuk Kartu Uji Pintar (Smart Card), sertifikat tanda lulus uji dan stiker tanda lulus uji.
Perubahan layanan ini menurut Aam, adalah dalam rangka mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan dimana bahwa BlUe ini untuk mengantisipasi pemalsuan hasil uji dan penyalahgunaan data kendaraan, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pungkas Aam.
Elis
