Bogorpolitan.com, Kabupaten Bogor – Kerukunan Warga Bogor (KWB) resmi membentuk Yayasan Bhakti Peduli Kerukunan Warga Bogor (YBPKWB) sebagai lembaga kajian, advokasi, dan kontrol sosial yang akan berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor.
Pembentukan yayasan tersebut merupakan hasil keputusan bulat dalam rapat kerja KWB yang digelar pada 28 Juli 2026 dan 4 Agustus 2026.
Kehadiran YBPKWB menjadi langkah strategis untuk merealisasikan visi dan misi KWB yang telah berdiri sejak 22 Juni 1998 pasca reformasi di Kota Bogor.
Syukuran atas terbentuknya YBPKWB digelar di Padepokan Bhakti Raga Wisesa, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Minggu (16/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun kepedulian sosial kemasyarakatan yang berlandaskan nilai bhakti, kepedulian, dan kerukunan.
Dalam kesempatan tersebut, ditetapkan pula susunan kepengurusan Yayasan Bhakti Peduli Kerukunan Warga Bogor periode awal, dengan H. Dace Supriadi, SH., M.Si. sebagai Ketua Pembina, Pepen Supendi, MS sebagai Ketua Pengawas, dan Drs. Lulu Azhari Lucky atau yang akrab disapa Ki Jalu sebagai Ketua Umum.
Selain itu, kepengurusan juga diperkuat oleh sejumlah tokoh dan profesional di berbagai bidang, mulai dari advokasi, sumber daya manusia, operasional hingga komunikasi digital.
Ketua Umum YBPKWB, Lulu Azhari Lucky (Ki Jalu), menegaskan bahwa lahirnya yayasan ini merupakan bentuk transformasi KWB agar memiliki legal standing yang kuat dalam menjalankan fungsi sosial dan pengawasan terhadap kebijakan publik.
Menrutnya, YBPKWB akan fokus melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan pemerintah, baik di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, khususnya yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program yang dibiayai dari uang rakyat benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika ada kebijakan yang dinilai kurang menyentuh kebutuhan masyarakat, maka akan kami bedah melalui dialog publik maupun forum group discussion (FGD) dengan menghadirkan narasumber yang kompeten,” ujar Ki Jalu saat diwawancarai.
Ia menambahkan, sejumlah isu strategis yang akan menjadi perhatian YBPKWB antara lain sektor pendidikan, kesehatan, serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami bergerak berdasarkan data yang valid. Kritik yang kami sampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam waktu dekat, jajaran pengurus akan melakukan audiensi dengan para pemangku kebijakan sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan,” katanya.
Ki Jalu juga menegaskan bahwa keberadaan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi.
Sementara itu, pengurus KWB dan YBPKWB berharap yayasan yang baru terbentuk ini mampu menjadi wadah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan program-program sosial serta advokasi masyarakat.
Melalui semangat kebersamaan dan kerukunan, YBPKWB diharapkan dapat menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor.
