Oleh : M. Rizki Kurniawan
Forum Akar Rumput Indonesia
BogorPolitan.com, Opini
Rio de Janeiro, Brasil mengukir peristiwa berdarah. Helikopter melayang rendah di atas favela, suara tembakan menggema, dan para ibu menunggu kabar apakah anak mereka masih hidup. Negara menyebutnya “operasi keamanan”, tapi bagi warga, itu perang terbuka terhadap tubuh-tubuh miskin yang sejak lama dianggap berbahaya.
Sekitar 132 jenazah dibawa warga ke Praça São Lucas, Zona Utara Rio. Dunia menyebutnya tragedi, padahal ini hasil yang bisa ditebak dari sistem yang menjadikan kematian sebagai instrumen ketertiban. Apa yang disebut “perang terhadap narkotika” di sana — seperti di banyak negara lain — bukan kebijakan kesehatan publik, melainkan proyek kontrol sosial yang memelihara ketakutan agar kekuasaan tampak perlu.
Logika seperti ini bukan hal baru. Indonesia pernah mengenalnya lewat kebijakan Petrus di masa Orde Baru — penembakan misterius yang diklaim untuk memberantas kejahatan, tapi sejatinya adalah pesan politik: negara boleh membunuh warganya jika dianggap “mengganggu ketertiban”. Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte mengulang pola serupa: mengeksekusi ribuan orang miskin dengan dalih “perang melawan narkotika”. Laporan lembaga HAM dunia mencatat ribuan pembunuhan di luar hukum, sementara aparat dilindungi dengan retorika “keamanan publik”.
Kita melihat pola yang sama di berbagai negara: pelanggaran hak asasi manusia dilegalkan lewat narasi perang. Tubuh-tubuh miskin dijadikan sasaran, kematian dianggap statistik, dan pelaku kekerasan berlindung di balik seragam negara. Padahal, hukum internasional maupun konstitusi Indonesia jelas menjamin hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Kolonialisme mungkin sudah bubar di atas kertas, tapi logikanya masih hidup — di Brasil, di Filipina, di Indonesia. Ia hidup di kebijakan yang menilai sebagian nyawa lebih murah daripada yang lain. Tubuh kulit hitam di favela, tubuh miskin di pinggiran Manila, dan tubuh pengguna narkotika di gang-gang sempit Jakarta sama-sama menjadi target yang dianggap layak untuk ditaklukkan.
Padahal akar persoalan sering kali bukan pada zat, melainkan pada kemiskinan, ketimpangan, dan minimnya lapangan pekerjaan. Banyak orang terjebak dalam ekonomi narkotika bukan karena niat jahat, tapi karena kebutuhan bertahan hidup di tengah sistem yang menutup akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan kesehatan. Menembak orang miskin tidak pernah menyelesaikan sebab; ia hanya menyingkirkan gejala.
Sudah saatnya kita mengakhiri ilusi bahwa perang terhadap narkotika bisa membawa kedamaian. Yang dibutuhkan bukan perang, melainkan kebijakan yang menempatkan manusia di pusatnya: dekriminalisasi, perawatan berbasis komunitas, penciptaan lapangan kerja, serta penegakan hukum yang menghormati prinsip-prinsip HAM.
Karena pada akhirnya, tidak ada keamanan tanpa kemanusiaan — dan tidak ada kemanusiaan dalam perang yang menargetkan rakyatnya sendiri.
Referensi :
“132 dead in bloody police operation against crime gang in Rio” — laporan DPA yang disiarkan oleh Anews menyebutkan setidak-nya 132 orang tewas dalam operasi besar di favela. A News
“Brazil police raid death toll doubles to 132, Rio state watchdog says” — The Washington Post melaporkan angka kematian terbesar dalam sejarah operasi polisi di Rio: 132 orang tewas. The Washington Post
“Philippines: Landmark ICC investigation into Duterte’s murderous ‘war on drugs’” — dari Amnesty International, yang menyatakan bahwa ada dasar penyelidikan penuh untuk dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kampanye narkotika di Filipina. Amnesty International
“Penembakan Misterius, ‘Pengadilan Jalanan’ Ala Orde Baru” — dari Kompas.com yang menyoroti mekanisme dan dampak Petrus, termasuk eksekusi tanpa proses hukum. video.kompas.com
Tentang Penulis :
Muhammad Rizki Kurniawan, S.IP, lulusan Universitas Brawijawaya Malang jurusan Ilmu Politik mulai terjun di issu narkotika pada tahun 2023. Aktif menjadi Paralegal Forum Akar Rumput Indonesia , bergabung dengan Sahabat Saksi Korban yaitu perpanjangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan bekerja sebagai Media dan Advokasi Officer di Yayasan Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara (SPINN). Kepeduliaanya terhadap issu sosial menjadikan modal utama bergabung dalam perjuangan bagi kelompok rentan di Indonesia. Militansi adalah modal utama dan kemewahan yang diraih tanpa harus menguras materi.
